BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengestimasi pendapatan masyarakat desa bisa bertambah hingga 60 persen per individu melalui pelaksanaan program padat karya tunai atau Cash for Work.

Program ini merupakan penyediaan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur yang bersumber dari alokasi dana desa pemerintah pusat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga anggaran proyek yang digarap oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan, dengan program ini, masyarakat desa yang mayoritas bekerja sebagai petani dapat memanfaatkan waktu kosongnya pada musim tertentu untuk tetap bisa bekerja dan memperoleh pendapatan.

"Misalnya jangka waktu proyek dikerjakan sekitar tiga bulan, itu bisa menambah penghasilannya sekitar 60 persen dari pendapatan yang seharusnya dia tidak dapatkan dari panen," ujar Vivi, Selasa (9/1).

Estimasi tambahan pendapatan sekitar 60 persen ini baru dirumuskan secara nasional. Namun, kisarannya bisa berubah bergantung pada upah yang diterima pekerja Cash for Work berdasarkan beberapa faktor, yakni wilayah kerja, skala proyek yang digarap, dan lama proyek berjalan.

"Tapi ini masih secara nasional, belum berdasarkan wilayah yang sudah dipilih," imbuhnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro menambahkan, pihaknya akan menerapkan program Cash for Work pada desa yang teridentifikasi memiliki tingkat kerawanan pangan yang tinggi, desa pasca konflik, dan desa rawan bencana.

Selain itu desa yang memiliki masalah kekurangan gizi secara kronis (stunting) juga menjadi tujuan program Cash for Work ini. "Tujuannya untuk menurunkan stunting, mengurangi kemiskinan, dan memperluas lapangan pekerjaan baru," kata Bambang pada kesempatan yang sama.

Ia bilang, pemerintah telah memetakan desa yang memiliki kriteria tersebut, di mana setidaknya ada sekitar 1.000 desa dari 100 Kabupaten/Kota yang akan menjadi titik penyelenggaraan program itu. Namun, pada awal tahun ini, setidaknya program akan dilaksanakan di 100 desa dari 10 kabupaten.

Kesepuluh kabupaten antara lain, Kabupaten Lampung Tengah di Lampung, Kabupaten Rokanhulu di Riau, Kabupaten Cianjur di Jawa Barat, Kabupaten Brebes dan Pemalang di Jawa Tengah, dan Kabupaten Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Lalu, akan pula berjalan di Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat, Kabupaten Gorontalo di Gorontalo, Kabupaten Maluku Tengah di Maluku, dan Kabupaten Lanny Jaya di Papua.

Secara keseluruhan, Bambang mengestimasi, sekitar 30 persen dari dana untuk proyek pembangunan itu akan mengalir kembali ke masyarakat desa. Sehingga, akan ampuh menambah pendapatan masyarakat hingga mengentaskan kemiskinan.

Sementara itu, dampak bagi proyek tentu penyelesaian tepat pada waktu yang telah direncanakan. Namun, tak semata-mata menguntungkan kontraktor yang ditunjuk, tapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat desa.

Program ini merupakan salah satu cara pemerintah menyeret angka kemiskinan ke kisaran 9,5-10 persen pada tahun ini. Sementara sampai September 2017 kemarin, angka kemiskinan berada di kisaran 10,12 persen atau turun dari 10,46 persen pada Maret 2017.

Sedangkan secara absolut, jumlah masyarakat miskin sebanyak 26,58 juta jiwa per September 2017. Jumlah ini pun berkurang sekitar 1,19 juta dari 27,77 juta pada Maret 2017.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Udin