BATAMTODAY.COM, Bintan - Mulai awal tahun Pemerintah Kabupaten Bintan di bawah kepemimpinan Bupati Bintan, Apri Sujadi, permasalahan pemberhentian dan penerimaan honorer menjadi hal yang selalu menjadi sorotan berbagai kalangan masyarakat di Bintan. Mulai dari proses penerimaan, hingga pemberhentian serta kembali dilakukan penerimaan di akhir tahun 2017.

Apri Sujadi menemui Organisasi Masyarakat (Ormas) yang pro dan kontra terhadap kebijakannya dalam penerimaan honorer kabupaten Bintan yang diduga tidak sesuai aturan dan sarat dengan Kepentingan balas jasa pada konstituen.

Permasalahan penerimaan honorer yang sudah menjadi permasalahan sejak 2016, bahkan sejumlah mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan kelompok atau organisasi, sempat melakukan unjuk rasa terkait kebijakan Bupati Bintan ini, yang melakukan penerimaan honorer dengan syarat atau mengutamakan warga yang ber-KTP Bintan.

Mulai dari proses penerimaan awal, selanjutnya, tes tertulis hingga pengumuman hasilnya, dampaknya memang sangat banyak honorer sebelumnya yang jadi kehilangan pekerjaan alias menganggur. Walaupun dari sekian banyak yang diberhentikan dari honorer itu, sudah ada yang mengabdi di Pemkab Bintan itu hingga belasan tahun lamanya.

Namun saat itu, walaupun ada pergerakan Organisasi Masyarakat (Ormas) seperti Gerakan Pemuda Daerah (Gapura) yang awalnya sangat antusias dan peduli dengan nasib para mantan honorer yang tercampakkan ini, bisa 'diredam' oleh Apri Sujadi. Hal itu ditandai dengan pertemuan Bupati Bintan dengan Ormas ?Gerakan Pemuda Daerah (Gapura) dan Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) ketika akan melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Bintan, Senin (19/12/2016) lalu.

Saat akan melakukan aksi, Bupati Bintan langsung menemui pihak Gapura dan Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) Bintan, guna memediasi terkait kisruh penerimaan tenaga honorer di Restoran Sei Nam, Kijang, Kecamatan Bintan Timur.

Koordinator aksi Gapura, Bambang, saat itu mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Bupati Bintan, Apri Sujadi, mengakui kesalahannya dalam penerimaan tenaga honorer itu. Dan berjanji akan membenahai kesalahan yang ada dalam seleksi tersebut.

"Jadi dalam pertemuan kemarin (Senin, 19/12/2016 - red), Pak Bupati mengakui kesalahannya dalam seleksi penerimaan (tenaga honorer, red) ini," ungkapnya, Selasa (20/12/2016).

Pengakuan Bupati tersebut, tidak serta merta menjadi penghalang pihaknya untuk bersikap kritis tentang seleksi penerimaan honorer Bintan yang dinilainya tendensius. Ia mengatakan, Gapura akan melihat terlebih dahulu janji Bupati Bintan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada seleksi tersebut.

Sementara itu, Bupati Bintan, Apri Sujadi, dalam rilis yang dibuat pihak Humas Pemkab Bintan mengemukakan, pihaknya selalu terbuka dalam menyambut setiap aspirasi yang ingin disampaikan oleh masyarakat terkait kebijakan Pemerintah Daerah. Pada prinsipnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan ingin selalu mendengarkan aspirasi yang lahir dari masyarakat Kabupaten Bintan demi menuju Bintan Gemilang.

Tidak hanya itu, terkait rencana unjuk rasa yang akan dilakukan oleh kelompok yang pro dan kontra terkait seleksi honorer yang dilakukan oleh Pemkab Bintan, walaupun surat pemberitahuan sudah diterima oleh Polres Bintan, namun rencana yang akan dilaksanakan, Senin (18/12/2016) gagal dilaksanakan. Hingga akhirnya, semua proses sesuai dengan kebijakan Bupati Bintan itu bisa berjalan dengan mulus, hingga menjelang akhir tahun 2017.

Bahkan sejak Bupati Bintan melakukan pembahasan terkait pro kontra dengan Ormas tersebut, Bintan hening dan terkesan masalah penerimaan honorer yang sempat pro dan kontra tersebut 'hilang di telan bumi'. Sebaliknya, teriakan dari masyarakat pun juga ikut hening, apakah saat itu karena kemampuan lobi Bupati Bintan pada masyarakat, atau karena apa yang dilakukan sesuai dengan aturan dan perundangan atau karena syarat politik? Tentunya Bupati Bintan, Apri Sujadi yang lebih mengetahuinya.

Tetapi sebagai catatan, jelas permasalahan seleksi dan penerimaan honorer saat itu berhasil 'diredam', walaupun saat ini pihak Ormas, tidak heran mengancam akan melaporkan permasalahan tersebut kepada Gubernur Kepri serta Pemerintah Pusat.

Awal tahun 2017 hingga pertengahan tahun, permasalahan honorer yang sempat pro dan kontra sempat 'dingin'. Namun pada November 2017, kebijakan Bupati Bintan kembali mengejutkan masyarakat, karena munculnya kabar kembali adanya penerimaan tenaga honorer baru di Pemerintahan Kabupaten Bintan.

Hal ini kembali menjadi trending topik di dunia maya maupun dunia nyata. Pasalnya belum genap setahun, Pemkab Bintan kembali menambah honorer baru. Bahkan penerimaan itu, terksesan diam-diam alias tertutup.

Di mana saat itu, Sekda Bintan Adi Prihantara, sempat mengatakan kalau dirinya tidak mengetahui adanya penerimaan honorer baru tersebut. Walaupun akhirnya, pernyataan tersebut diklarifikasi dan Sekda mengaku saat membaca pesan pendek dari BATAMTODAY.COM, sedang sibuk mengikuti kegiatan. Sehingga tidak fokus menjawab pertanyaan yang disampaikan.

Setali tiga uang saat itu, Irma Anisa selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bintan, terkait penerimaan honorer yang terkesan secara diam-diam dan sempat mengagetkan sejumlah ASN di Bintan itu, mengaku menambah tenaga honorer baru karena kedatangan tamu. Namun sebagian ASN di Bintan, justru tidak mengetahui adanya penerimaan tenaga honorer tersebut.

Setelah permasalahan tersebut, kembali Bupati Bintan, Apri Sujadi, menyampaikan bahwa penerimaan honorer baru itu sesuai aturan dari Badan Kepegawaian Daerah, guna mengakomodir usulan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena hampir semua OPD di lingkup Pemkab Bintan membutuhkan tenaga honorer untuk menunjang sejumlah aktivitas mereka.

"Maka dari itu, mereka yang tak lulus tes kemarin (Desember 2016-red) dan memiliki sertifikasi teknis di bidangnya, dipanggil lagi. Terutama mereka yang sudah mengabdi selama lima tahun ke atas," tutur Apri saat ditemui di Kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu, Kamis (16/11/2017).

Pemkab Bintan punya program menambah jam operasional di Puskesmas. Tentu butuh tenaga tambahan untuk bertugas hingga malam. Jadi, Pemkab Bintan tambah tenaga kesehatan. Lalu, pegawai honor yang jago olah raga (atlit) seperti atlit takraw dan volly yang berprestasi. Sedangkan penambahan anggota Satpol PP karena memang jumlah tenaga honorer sangat minim.

Baca juga: Mengejutkan, Sekda Bintan Mengaku Tak Tahu Penerimaan Ratusan Tenaga Honorer

"Semua pembiayaan operasional tenaga honorer itu bersumber dari APBD Perubahan Pemkab Bintan tahun 2017," kata Apri.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Bintan, Irma Annisa yang awalnya memilih diam, akhirnya buka suara dan menegaskan bahwa penerimaan honorer Bintan bukan penerimaan untuk jalur umum. Melainkan mereka yang tak lulus, tetapi sudah mengabdi selama lima tahun ke atas dan sesuai usulan OPD, sehingga mereka pun dipekerjakan lagi.

"Sebenarnya, selama ini, mereka yang tak lulus masih bekerja di OPD terkait. Hal ini demi mengakomodir kepentingan sejumlah OPD yang masih membutuhkan tenaga para honorer. Karena kurangnya tenaga honorer, membuat pekerjaan di sejumlah OPD, sering terkendala," sebut Irma.

Total tenaga honorer yang kembali direkrut Pemkab Bintan, kata Irma sebanyak 150 dan itu dibiayai dari APBD Bintan.

Pada 2018, akankah bupati Bintan kembali membuat kebijakan baru, yang membuat pro dan kontra di tengah masyarakat? Mengingat selain permasalahan penerimaan honorer, sebelumnya juga ada permasalahan terkait pelantikan Kepala Desa Numbing yang justru pihak yang kalah yang dilantik.

Begitu juga dengan permasalahan, pemilihan Kepala Desa Bintan Bunyu Kecamatan Telukbintan, yang hingga berakhir 2017, masih belum jelas penyelesaiannya.

Kita tunggu kebijakan yang akan dibuat oleh Bupati Bintan, Apri Sujadi, menjelang pelaksaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legeslatif yang akan diselengarakan pada tahun 2019 mendatang. Baik yang sesuai dengan programnya yang digadang-gadangkan 'Bintan Gemilang' atau kebijakan lainnya yang akan kontra dengan masyarakatnya. Selamat beraktivitas di tahun 2018, semoga Bintan akan lebih baik lagi.

Editor: Udin