BATAMTODAY.COM, Jakarta - Plt Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menilai konsep pembangunan ekonomi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kala (JK) tidak jelas arahnya sepanjang tahun 2017. Hal ini ia sampaikan dalam refleksi akhir tahun di bidang ekonomi.

"Ini bisa kita lihat dari jargon yang dibangun. Saat naik, pemerintah mengusung jargon 'Revolusi Mental', seolah itu akan jadi 'blue print' kerja selama lima tahun. Tapi kemudian mereka bangun ternyata adalah infrastruktur fisik. Jadi, antara wacana yang diproduksi dengan praktik yang dikerjakan tidak nyambung," kata Fadli dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (30/12/2017

Tak hanya itu saja, ia juga mengkritisi pembangunan jalan tol di laut yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, langkah itu menjadi bagian inkonsistensi pembangunan maritim Indonesia. Terlebih dengan penarikan tarif yang terhitung besar di setiap pembangunan tol.

"Penggunaan dana publik untuk membangun jalan tol adalah hal yang ironis, karena kemudian publik tetap harus membayar mahal untuk menggunakannya. Lihat saja ruas tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang kemarin diresmikan Presiden, tarifnya mencapai Rp14 ribu untuk panjang 12 km. Jadi, masyarakat harus membayar lebih dari seribu rupiah per kilometernya," ungkapnya.

Hal lainnya yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun ini yang bertahan di angka 5,05 persen. Angka ini tak jauh berbeda dengan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,02 persen.

"Jadi, perekonomian kita sepanjang tahun ini sebenarnya stagnan. Konsumsi rumah tangga, yang biasanya jadi motor pertumbuhan, karena sepanjang tahun ini dihantam oleh pelemahan daya beli, kini turun kontribusinya. Tutupnya sejumlah supermarket dan gerai ritel menunjukkan daya beli masyarakat memang benar-benar sedang tertekan, meski berkali-kali telah dibantah pemerintah," ungkapnya.

Lebih jauh, pria yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra itu meminta pemerintah menyadari kebijakan fiskal yang ketat dalam tiga tahun terakhir tak bagus bagi pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Menurutnya, seharusnya anggaran negara diprioritaskan untuk merangsang kegiatan ekonomi masyarakat dan memecahkan persoalan mendesak jangka pendek.

"Tidak seharusnya di tengah-tengah keterbatasan anggaran dan penerimaan negara, pemerintah terus-menerus memprioritaskan anggaran untuk belanja infrastruktur," tutupnya.

Editor: Surya