BATAMTODAY.COM, Batam - Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2018, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri akan melaksanakan beberapa program jangka pendek maupun jangka panjang.

Kepala Kantor Perwakilan BI Kepri, Gusti Raizal Eka Putra mengatakan, ke depan BI akan difokuskan pada penguatan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran tunai dan non tunai. Dari sisi kebijakan moneter, BI akan terus secara konsisten mengendalikan inflasi agar sesuai dengan sasarannya, dan menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang aman.

"Kami akan menyempurnakan Giro Wajib Minimum (GWM) rata-rata mencakup GWM rupiah dan valas baik bank konvensional dan bank syariah. Kebijakan nilai tukar, akan dilaksanakan secara berhati-hati dan terukur untuk menjaga stabilitas agar sesuai dengan fundamentalnya dengan tetap mendukung mekanisme pasar," ujar Gusti kemarin.

Sementara disisi lain sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, Bl Kepri sendiri secara aktif terus mendorong elektronifikasi di lingkungan pemerintah daerah. Dengan cara mendorong pemerintah daerah kota dan kabupaten agar segera mengimplementasikan penggunaan non tunai di lingkungan pemerintah daerah. Hal itu, setelah dikeluarkannya Surat Edaran (SE) MDN No.900/1866/SJ dan No. 900/1867/SJ tanggal 17 April 2017.

Surat edaran tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah.

"Kami sudah melakukan diskusi panelSeptember lalu, terkait implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakiian OPD seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau," katanya.

Tak hanya itu BI juga turut mendorong elektronifikasi di pelabuhan ferry penumpang di Batam dan Tanjungpinang. BI telah melakukan koordinasi dengan operator pelabuhan, yakni Badan Pengusahaa (BP) Batam, PT Pelindo I dan PT ASDP serta perbankan di wilayah kerja BI Kepri, terutama Bank himbara yang memiliki Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik.

Sementara dalam hal pengelolaan uang Rupiah, BI akan memastikan pemenuhan uang uang Rupiah layak edar dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai dan terdistribusi ke seluruh pelosok wilayah Indonesia.

Kebijakan ini ditempuh dengan tiga strategi utama yaitu, pertama, BI akan terus memperkuat sinergi layanan kas dengan berbagai pihak dalam bentuk kas titipan. Kedua, BI kan memastikan terjaganya pasokan uang rupiah. Ketiga, akan terus meningkatkan kualitas uang rupiah dan melindungi masyarakat dari risiko uang palsu.

"Pada tahun 2017, Bl Kepri telah melakukan pembukaan kas titipan di Tanjung Balai Karimun dan Natuna. Saat ini sedang menjajagi kemungkinan pembukaan kas titipan di Anambas. Selain itu, kami juga melakukan layanan kas keliling dalam kota maupun luar kota untuk menjamin dan meningkatkan kualitas uang rupiah yang beredar," tegasnya.

Untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan penukaran uang yang layak edar, BI telah meluncurkan aplikasi BI Santun. Saat ini, sudah ada 35 bank yang tergabung dalam aplikasi tersebut.

"Ini sebagai bentuk pengawasan Bank Indonesia terhadap Penyelenggara Sistem Pembayaran. BI melakukan pengawasan secara rutin terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyelenggara 1' ransfer Dana (PTD), baik melalui pengawasan langsung maupun pengawasan tidak jangsung. Dan pada tahun 2017, BI telah engeluarkan logo KUPVA BB," pungkasnya.

Editor: Yudha