Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Hasil Kajian BI, Ini Penyebab Rendahnya Perumbuhan Ekonomi Kepri
Oleh : Irwan Hirzal
Kamis | 21-12-2017 | 16:02 WIB
BI-Kepri-Gusti1.gif Honda-Batam
Gusti Raizal Eka Putra Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri memaparkan hasil kajian perekonomian Kepri triwulan III tahun 2017. (Foto: Irwan)

BATAMTODAY.COM, Batam - Perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan III tahun 2017 hanya tumbuh 2,41 persen atau tumbuh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Bahkan bila dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Sumatera kinerja pertumbuhan ekonomi Kepri berada diperingkat 10 atau terendah se-Sumatera sepanjang 2017.

Gusti Raizal Eka Putra Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri mengatakan berdasarkan hasil kajian per triwulan ekonomi di Kepri sudah mulai melambat sejak 2016 sampai akhir tahun 2017.

"Dari sisi permintaan, lembatnya pertumbuhan ekonomi Kepri disebapkan karena perlambatan kinerja net ekspor (pengiriman barang antar daerah). Penyebabnya regulasi produk yang dihasilkan di kawasan FTZ dan dikirim ke domestik antar provinsi harus dikenakan tarif pajak yang cukup tinggi," ujar Gusti, Kamis (21/12/2017).

Ia melanjutkan, berdasarkan data bongkar muat pelabuhan di Batam, aktivitas bongkar (impor antar negara), masih lebih besar dibandingkaan aktivitas muat (ekspor antar provinsi).

"Singapura ke Indonesia, Jakarta 0 persen. Jadi produk-produk di Batam harus ke singgah ke Singapura sebelum dikirim ke Jakarta. Tapi kalau dikirim langsung Batam ke Jakarta akan dikenakan biaya, ini menjadi salah satu kebijakan yang harus diperbaiki pemerintah," ujarnya.

Ia berharap seluruh kebijakan yang ada dalam memperbaiki pertumbuhan ekonomi Kepri harus berkesinambungan dan tersinergi. Kebijakan ekonomi harus terstruktur dan jelas pertahapanya untuk mencapai sasaran akhir.

Kebijakan yang diambil juga harus ada masa depan perekonomian yang berkelanjutan. "Kami mengimbau mendorong kebijakan pablik harus ada kesepakatan bersama. Kebijakan harus ada masa depan perekonomian berkelanjutan," pungkasnya.

Editor: Yudha