BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepri Nurdin Basirun berencana akan merotasi sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kinerjanya tidak efektif. Rotasi pimpinan OPD tersebut rencananya akan dilaksanakan sebelum APBD 2018 direalisasikan.

"Saya evaluasi hasil kinerja setahun lalu. Kalau memang tidak menunjukkan kinerja yang baik, serta tidak mencapai target mohon maaf harus diganti," ungkap Nurdin, usai Seminar Transformasi Manajemen ASN di Hotel Aston Tanjungpinang, Selasa (28/11/2017) kemarin.

Ia mengungkapkan, pada masa kepemimpinannya saat ini dirinya menginginkan kinerja yang cepat, terukur dan mencapai target yang diinginkan. Jadi, jika ditemui Kepala Dinas yang masih menggunakan kinerja dengan pola lama, dirinya tidak segan untuk mencopot jabatan tersebut dan menggantinya dengan SDM yang lebih mumpuni.

"Kita ingin cepat. Jadi pola-pola lama tidak bisa digunakan lagi. Karena persaingan semakin ketat sekarang ini," ujarnya.

Ia juga mengingatkan, agar para ASN Pemprov Kepri untuk tidak ikut atau terjun dalam politik. Sudah saat ini para ASN terjun dalam sisten kerja profesional. Sesuai dengan tugas dan fungsinya yakni melayani masyarakat dalam pembangunan daerah.

"Teman-teman ASN kerja saja yang baik. Jangan ikut politik. Karena kalau sudah memihak, maka akhirnya nanti akan ada politik balas budi. Ini pola lama. Harus ditinggalkan," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menegaskan, Pimpinan OPD Pemerintah daerah sebaiknya diisi dengan SDM yang mumpuni dan memiliki otoritas yang baik terhadap pembangunan.

• Baca juga: Kerja OPD Tak Efektif, Menpan-RB Tegaskan Ganti yang Baru

Sebagai abdi negara yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kepala OPD harus memiliki visi dan target dalam bekerja.

Asman mengingatkan, agar Gubernur Kepri berhak dan sebaiknya mengganti para Kepala OPD yang memilili kinerja buruk, serta tak sesuai target.

"Jangan ragu-ragu untuk mengganti. Kalau ada misalnya Kadisnya bekerja sudah tidak mencapai target. Tidak jelas tolak ukur. Yang pemerintah butuhkan, mereka yang punya kemampuan. Bukan karena kedekatan lantaran dulu timses pemenangan," terangnya.

Ia menjelaskan, SDM yang dibutuhkan pemerintah dalam sistem birokrasi saat ini adalah orang memiliki visi membangun dengan kinerja yang baik. Di samping itu, harus memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang kerja.

"Bukan misalnya, latar belakang pendidikan, disuruh mengatur urusan Kesehatan. Ini tentu sangat melenceng dari yang diharapkan," ucapnya.

Editor: Gokli