BATAMTODAY.COM, Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun 3.331 kilometer jalan baru pada tahun 2018, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,42 triliun. Target penambahan jalan baru tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan pembangunan jalan baru tahun sebelumnya yaitu sepanjang 846 km.

"Walaupun anggaran kami turun di 2018, dari alokasi APBN Rp44,47 triliun di 2017 menjadi Rp41,7 triliun, namun anggaran untuk pembangunan meningkat, yaitu dari Rp13,43 triliun menjadi Rp14,59 triliun, yang turun adalah anggaran untuk perencanaan dan pengawasan, dukungan manajemen dan belanja pegawai,” tutur Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto, Sabtu (11/11/2017).

Arie mengatakan, program pembangunan juga meliputi 15.987 meter jembatan dan 2,42 meter jalan layang/underpass/terowongan dengan anggaran masing masing sebesar Rp3,45 triliun dan Rp582 miliar. Sebagai dukungan pemerintah dalam pembangunan jalan tol bagi ruas yang tidak layak secara finansial, DJBM mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,86 triliun untuk membangun jalan tol sepanjang 33,1 km.

Selain program pembangunan, pada APBN 2018 dialokasikan juga untuk kegiatan preservasi jalan, yaitu Rp 15,53 triliun untuk pemeliharaan 46.374 km jalan, Rp4,08 triliun untuk pemeliharaan 496.018 meter jembatan dan Rp3,18 triliun untuk 439 km pelebaran jalan.

Sisanya, sebanyak Rp 349 miliar dialokasikan untuk pengadaan lahan jalan tol, Rp1,68 triliun untuk perencanaan dan pengawasan, Rp1,35 triliun untuk dukungan manajemen dan Rp898 miliar untuk gaji dan tunjangan.

Sementara itu, dalam mendukung berkembangnya badan usaha jasa konstruksi kecil dan menengah, pada tahun 2018 DJBM memperbanyak paket pekerjaan yang nilainya di bawah Rp5 miliar sehingga makin banyak badan usaha yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Hal ini sesuai dengan instruksi Menteri PUPR untuk menunjukkan keberpihakan pada pengusaha kecil, untuk itu BUMN diimbau untuk masuk di dalam paket di atas Rp100 miliar,” tambah Arie.

Dari total 3.569 paket pekerjaan, sebanyak 2.300 paket di antaranya memiliki besaran pagu bernilai di bawah Rp 5 miliar, 1.110 paket bernilai Rp 5 sampai Rp 50 miliar, 120 paket bernilai Rp 50 sampai Rp 100 miliar dan 39 paket pekerjaan bernilai di atas Rp 100 miliar.

Proyek Strategis Nasional

Berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) juga akan didorong percepatannya pada  tahun 2018. Berdasarkan review rencana strategis (renstra) oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, pada akhir 2018 ditargetkan total penambahan jalan tol yang beroperasi adalah sepanjang 1.183 km dan di akhir 2019 adalah 1.852 km. Hal tersebut melebihi renstra RPJMN 2015–2019 yang menargetkan total penambahan pengoperasian jalan tol sepanjang 1.060 km.   

Penanganan PSN lainnya pada tahun 2018, yaitu peningkatan konektivitas sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 3 kawasan perbatasan, yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Kalimantan memiliki jalan paralel perbatasan dengan total panjang 1.920 km, akan dilaksanakan pembangunan jalan baru sepanjang 182,1 km sehingga menyisakan 154,58 km jalan yang belum tembus di akhir 2018.

Sedangkan untuk jalan perbatasan NTT yang memiliki panjang 176,2 km akan dilaksanakan pembangunan jalan baru sepanjang 23,29 km, sehingga pada akhir 2018 akan tembus seluruhnya. Untuk jalan perbatasan di Papua, dari total panjang 1.098,2 km, akan dibangun jalan baru sepanjang 28 km, sehingga menyisakan 178,54 km jalan yang belum tembus di akhir  2018.

Selain jalan perbatasan, di Papua dan Papua Barat, DJBM juga fokus pada jalan trans Papua. Pada akhir tahun 2017 ini pembangunan jalan di Papua Barat telah tembus seluruhnya sepanjang 1.070,2 km. Sedangkan di Papua, pada akhir tahun 2018 akan dilaksanakan pembangunan jalan baru 182 km, sehingga jalan yang belum tembus di provinsi tersebut adalah 171,7 km dari panjang 3.087,75 km.

“Supaya target pemerintah untuk satu harga BBM dan semen di pulau Papua bisa terpenuhi bukan hanya janji janji,” tambah Arie.

Peningkatan kegiatan pembangunan juga terlihat dari pembangunan jembatan gantung, pada tahun 2017 DJBM menganggarkan Rp 131 miliar untuk pembangunan 13 jembatan gantung yang tersebar di 4 provinsi. Kemudian di tahun 2018 DJBM mengalokasikan anggaran sebesar Rp 769,3 miliar untuk membangun sejumlah 167 unit jembatan yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Nilai kontraknya memang tidak besar namun pembangunan jembatan gantung sangat dinanti dan sangat diapresisasi masyarakat,” tutur Arie.

Dalam upaya mendukung target pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, DJBM memiliki program padat karya yang dialokasikan melalui pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dengan nilai Rp 986,7 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pemeliharaan rutin jalan 44.366 km jalan dan 397.657 meter jembatan, program tersebut diperkirakan mampu menyerap 26.151 orang tenaga kerja dengan belanja upah Rp 418,5 miliar.

Sumber: Kompas.com
Editor: Udin