Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Aksi Bela Palestina Bergema di Tanjungpinang

2023-10-22 18:35:12

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Serangkaian aksi bela Palestina bergema di Kota Tanjungpinang, aksi Yang dinamakan #Tanjungpinang untuk Palestina ini sukses digelar pada (22/10/2023) di Alun-alun Tugu Sirih Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri).

LaNyalla Wajibkan Kader Pemuda Pancasila Kaji dan Tinjau Ulang Sistem Bernegara Saat Ini

2023-10-22 18:05:54

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan kader Pemuda Pancasila wajib mengkaji dan meninjau ulang sistem bernegara saat ini.

Kemudian ikut dalam aksi nyata mengembalikan sistem demokrasi Pancasila yang merupakan gagasan orisinil para pendiri bangsa untuk dapat diimplementasikan kembali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengapa Gibran yang Dipilih sebagai Cawapres Prabowo, Ini Kata Anis Matta!

2023-10-22 17:04:44

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Koalisi Indonesia Maju (KIM) dipastikan akan mengusung pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menjelaskan secara panjang lebar alasan Partai Gelora dan partai politik (parpol) KIM lainnya mendukung Wali Kota Solo itu sebagai cawapres Prabowo Subianto di 2024.

Ketua MPR RI Terus Ingatkan Konstitusi Indonesia Perlu Miliki Pintu Darurat

2023-10-22 16:35:01

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua MPR RI --yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Bambang Soesatyo, menuturkan, setelah mengalami empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ternyata masih belum ada ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara pengisian jabatan publik yang disebabkan karena penundaan Pemilu.

Di masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR masih dapat menetapkan berbagai Ketetapan yang bersifat pengaturan atau regeling untuk melengkapi kevakuman pengaturan di dalam konstitusi.