Pernyataan Deputi III BP Batam Sukses Resahkan Masyarakat Batam

"BP Batam seyogianya menciptakan kesejukan dan tidak menciptakan kegaduhan baru, setelah sebelumnya pengusaha dan masyarakat dibuat gaduh akibat kenaikan UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita)," Ketua DPC FORPPI (Forum Pengusaha Pribumi Indonesia) Kota Batam, Marthen Tandi Rura.

BATAMTODAY.COM, Batam, Pernyataan Deputi III Badan Pengusahaan (BP) Batam, RC Eko Santoso Budianto tentang kemungkinan alih fungsi kawasan perumahan menjadi peruntukan lain telah menciptakan keresahan di kalangan pengusaha dan masyarakat Batam.

Ketua DPC FORPPI (Forum Pengusaha Pribumi Indonesia) Kota Batam, Marthen Tandi Rura, di tengah lesunya ekonomi Batam, BP Batam harus mampu mencari terobosan-terobosan barus dalam hal perbaikan investasi di Batam, bukan malah memperkeruh dengan menciptakan keresahan baru.

"BP Batam seyogianya menciptakan kesejukan dan tidak menciptakan kegaduhan baru, setelah sebelumnya pengusaha dan masyarakat dibuat gaduh akibat kenaikan UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita)," ungkap Ketua DPC FORPPI (Forum Pengusaha Pribumi Indonesia) Kota Batam, Marthen Tandi Rura dalam rilisnya ke BATAMTODAY.COM, Kamis (16/3/2017).

Menurut Marthen, sangat memprihatinkan, BP Batam mengeluarkan pernyataan seperti itu di tengah kondisi investasi yang lesu di Batam. "BP seharusnya fokus meningkatkan investasi bukan membuat pernyataan yang meresahkan warga,” tegas Marthen lagi.

Dunia usaha, kata Marthen, butuh kepastian dan kenyamanan berinvestasi termasuk kepastian soal hak atas perpanjangan sewa lahan yang sudah diperoleh dan memiliki bangunan di atasnya.

• Baca: Deputi III BP Batam Sebut Tahun 2020 Kawasan Perumahan Bisa Dialihfungsikan

Marthen mengkritik BP Batam yang justru melempar statement tentang alih fungsi kawasan perumahan untuk kepentingan lain yang jelas-jelas sudah memiliki legalitas yang sah.

Di satu sisi, lahan tidur yang sudah dialokasikan tetapi tidak dibangun, justru dibiarkan tanpa tindakan tegas.

"Kalau BP ingin serius, lahan tidur itu dulu diselesaikan, bukan menciptakan ketidakpastian baru tentang lahan yang sudah ada bangunan resmi di atasnya," kata Marthen.

BP Batam, kata Marthen, seharusnya merangkul pengusaha dan masyarakat, misalnya, dengan memberikan informasi yang jelas tentang proses perpanjangan UWTO yang akan berakhir masa sewanya.

Dengan cara seperti itu, maka investor yang sudah memiliki bangunan di Batam tidak berpikir untuk berpindah ke daerah lain.

"BP Batam masa kini tampaknya hanya sibuk mengenai masalah lahan, sementara fungsi BP yang lain, seperti peningkatan pariwisata, perdagangan dan alih kapal malah terabaikan," katanya. "BP Batam itu punya banyak sekali tugas dan fungsi, kenapa justru hanya lahan yang terus di otak-atik."

Marthen menyarankan, agar ke depan tidak ada lagi isu-isu yang dilempar pejabat BP Batam yang buat keresahan dan berpotensi menciptakan kegaduhan di kalangan dunia usaha dan masyarakat. “Semua harus berpikir bagaimana memajukan ekonomi Batam," pinta Marthen.

Marthin berharap, semua pihak kembali memikirkan cara agar ekonomi Batam kembali berjaya seperti di masa lalu.

Editor: Dardani

---