Kepri Jauh Lebih Siap Jadi Provinsi Kemaritiman
Oleh : Hadli
Kamis | 08-09-2016 | 18:51 WIB
Rida-K-Liamsi.gif

Rida K Liamsi, Chairman Riau Pos Grop, yang lebih dikenal dengan Budayawan Kepri (Sumber foto: erdeka.com)

BATAMTODAY.COM, Batam - Singapura tidak hanya mendapat tudingan sebagai penghambat perekonomian Kepri melalui sektor peti kemas di Batam. Negeri berlambang singa itu juga dinilai menghambat perkembangan kemaritiman Kepri.

Hal itu ditegaskan Rida K Liamsi, Chairman Riau Pos Grop yang lebih dikenal dengan budayawan Kepri, Rida K Liamsi, saat menjadi pembicara dalam forum Focus Group Discussion "Menjadikan BBK Poros Maritim Indonesia dan Membangun Tol Laut di Kepri" yang diselenggarakan PWI Kepri di aula kampus Universitas Politeknik Batam, Kamis (8/9/2016).

"Pemerintah pusat membangun 24 pelabuhan terbesar di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp80 triliun. Tetapi, Kepri tidak menjadi wilayah yang dipilih oleh pemerintah pusat membangun pelabuhan. Ketakutan dengan Singapura penyebab Kepri terhabat," ujarnya Rida K Liamsi.

Menurut Rida, wilayah perairan Kepri dengan luas lautan 94 persen sangat berpotensi untuk dijadikan wilayah kemaritiman. Bahkan, Rida menilai, Kepri lebih siap dibanding wilayah lain di Indonesia untuk menjadi wilayah kemaritiman.

Lebih jauh disampaikan Rida, bahwa menjadikan Indonesia sebagai salah satu poros maritim dunia adalah keputusan yang visioner dan strategis yang besar dan konsistensi kebijakan pembangunan nasional.

"Keputusan ini juga harus merubah paradigma berpikir kita dari Indonesia sebagai negara agraris, menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Kebijakan ini juga harus mengubah pendekatan pembangunan nasional kita, dari populis sentris ke potensi wilayah sentris," ujarnya.

Karena itu, tambahnya, perlu kebijakan pembangunan nasional jangka panjang, minimal 25 tahun, agar tidak ganti pemerintahan tidak pula berganti kebijakan dan visi menjadikan Indonesia sebagai negara maritim ini, harus dimasukkan ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diputuskan oleh MPR.

"Provinsi Kepulauan Riau harus menjadi salah satu proses maritim Indonesia. Karena Kepri sudah diberi anugrah potensi laut yang berlimpah ruah. Selian itu juga kekayaan Kepri memiliki kekayaan tambang gas dan minyak yang besar," tuturnya.

Selain itu, kata Rida, Kepri juga memiliki Batam, sebuah kawasan ekonomi yang sudah berkembang pesat, sudah menyerap triliunan dana pembangunan nasional, memiliki keistimewaan sebagai pelabuhan bebas/FTZ, serta memiliki infrastruktur ekonomi Kemaritiman yang memadai.

"Batam sudah dianggap Singapuranya Indonesia. Hongkongnya Indonesia. Sebuah pelabuhan bebas yang sudah berkembang. Punya pelabuhan laut yang cukup. Memiliki lebih dari 100 industri galangan kapal dan lainnya," sebut Rida.

Meskipun dengan kemampuan yang terbatas, serta kebijakan Kemaritiman yang belum konsisten dan masih parsial, tapi Kepri sudah menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis Kemaritiman.

"Paling tidak ada 7 daerah pertumbuhan ekonomi yang berbasis maritim, dan itu tersebar di Kabupaten-kabupatennya, daerah-daerah kepulauan yang dalam masa reformasi dan era otonomi ini tumbuh dan berkembang cukup pesat dengan memanfaatkan potensi Kemaritimannya," tutur Rida.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan, ada upaya dari para kartel di Singapura untuk mematikan angkutan peti kemas di Batam, karena merupakan ancaman bagi Singapura apabila Batam dibiarkan berkembang.

Baca: Apindo Sebut Batam Sengaja Ingin Dimatikan Singapura

Editor: Udin