SIAPA bisa menjamin, 30 tahun mendatang masih ada Indonesia? Berdiri kokoh sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia di muka bumi? Dan siapa yang bisa menyangkal bakal lahirnya negara-negara baru di rentang ribuan pulau di Nusantara?

Semuanya masih terlalu jauh, 30 tahun mendatang. Sudah pasti, tidak ada yang bisa menjamin. Kecuali, Tuhan yang Maha Esa, seru sekalian alam. Namun, apa yang terjadi di masa depan itu, bisa dilihat dari kejadian-kejadian hari ini. Dan kejadian hari ini, khususnya lima tahun terakhir ini, semakin meragukan bahwa dalam 30 tahun mendatang, tidak muncul negara-negara baru di bekas wilayah Republik Indonesia itu.

Demikian ungkap seorang doktor ilmu politik yang saat ini menjadi dosen pasca sarjana di Universitas Riau (Unri) Muchid Albintani, kepada wartawan BATAMTODAY.COM, Saibansah.

"Kalau dua puluh tahun ke depan, sepertinya Indonesia masih ada. Tapi kalau tiga puluh tahun mendatang, tidak ada yang bisa memastikan," tegas pria yang pernah menjadi koresponden Majalah Tempo di Malaysia itu.

Memaparkan sejumlah indikator masa depan Indonesia berujung pada lahirnya negara-negara baru, termasuk Negara Bintan, doktor alumni Universitas Kebangsaa Malaysia itu menuturkan. Indikator pertama, dalam dua tahun terakhir, utang luar negeri Indonesia sudah tembus angka Rp3.429 triliun.

Mengutip pernyataan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta, utang pemerintah Indonesia pada kuartal I 2016 yang mencapai Rp3.429 triliun itu, masih berada dalam posisi aman. Pertanyaanya, lanjut Muchid, mengapa setiap pergantian rezim pemerintahan Indonesia cenderung menambah utang. Siapa yang bisa menjamin bahwa utang luar negeri tersebut tidak akan bertambah dan terus menerus bertambah lagi? Tidak ada!

"Apakah tidak ada kemungkinan, bahwa ada uang besar yang mengalir ke pundi-pundi mereka yang berada di balik utang luar negeri itu," tanya penulis buku "Berburu Rente di Pulau Batam, Provinsi Istimewa Singapura, dan Negara Bintan" itu.

Lalu, bagaimana cara "membereskan" utang yang terus menggunung itu? Ada dua cara, yaitu membayar lunas utang luar negeri itu. Atau, membubarkan negara Indonesia! Mengapa begitu?

"Kalau negara Indonesia sudah bubar, kepada siapa utang itu ditagih? Apakah kepada pemerintah negara-negara baru yang muncul dari bekas Indonesia? Memangnya, siapa yang menandatangani utang itu?" lanjut Muchid.

Itu baru dari indikator utang luar negeri. Kemudian, indikator selanjutnya adalah pembatalan 3.143 Peraturan Daerah (Perda). Jumlah ini memecahkan rekor praktik pembatalan Perda sejak diberlakukan otonomi daerah.

Sebagian Perda yang dibatalkan itu adalah muatan lokal yang bernuansa Islam. Misal, Perda di Sumatera Barat yang berisi himbauan berbusana muslim bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja. Atau, Perda di Bengkulu yang mengharuskan bisa baca Al Quran bagi siswa dan calon pengantin. Dan masih banyak lagi Perda yang merupakan kearifan lokal.

Sayangnya, pemerintah tidak melakukan pembalatan terhadap Perda "sejenis". Seperti di Bali, Perda terkait keharusan penutupan operasional semua kegiatan masyarakat. Termasuk, operasional Bandara International Ngurah Rai di saat Nyepi. Atau Perda larangan berjualan di hari Minggu di Papua.

Indikator kedua ini berkontribusi pada semakin suburnya bibit-bibit dis-integrasi bangsa. Semakin mengaburkan, apakah 30 tahun ke depan, masih utuhkah NKRI. Serta, masih ada sejumlah indikator lain yang mendukung.

Jika tidak ada yang bisa menjamin NKRI masih ada di muka bumi ini di masa mendatang, lalu siapa yang bisa menyangkal kelahiran Negara Bintan?

Entahlah! Hanya waktu yang akan membuktikan.

Editor: Dardani