BP Batam Minta Bantuan Kodam I Bukit Barisan Atasi Persoalan Lahan

BATAMTODAY.COM, Batam - Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro berkesempatan untuk bertatap muka sekaligus silaturahmi kepada Pangdam Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Lodewyk Pusung, bertempat langsung di Kodam I Bukit Barisan, Medan, Sumatera Utara, Selasa (17/5/2016).

Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan (Kodam I/BB), merupakan Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Dalam kesempatan ini, Hatanto menyampaikan bahwa tidak ada waktu lagi bagi jajarannya untuk tidak melakukan langkah strategis dan terpadu di Batam untuk mengatasi kendala utama yang saat ini terjadi seperti persoalan lahan, pengamanan dan ketertiban kota Batam.

Adapun BP Batam sendiri saat ini juga memiliki unit pengamanan BP Batam dengan berjumlah sekitar 400 lebih personel pengamanan yang tergabung dalam Direktorat Pengamanan BP Batam.

Hatanto memohon dukungan agar dapat menyelesaikan persoalan yang masih ada. Dengan personel yang saat ini dimiliki, harapan mengemuka agar Pangdam I/BB dapat membantu secara moril juga strategi bagaimana memadukan kerjasama ini agar tentu keamanan di Batam ini dapat berjalan baik dan terpadu untuk bersama menyelesaikan persoalan seperti bangunan liar dan kios liar yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Meminta skema success story tentu, bagi kebaikan kami di Batam untuk kepentingan masyarakat dan investor tentunya", kata Hatanto.

Sementara itu menyambut dengan sangat baik, Pangdam Bukit Barisan, Mayjen TNI Lodewyk Pusung menyatakan dukungan penuh tentunya bagi keamanan dan ketertiban kota Batam, apalagi kaitannya dengan persoalan-persoalan yang tidak kunjung usai dan meresahkan banyak pihak.

"Bapak tidak meminta pun saya akan mendukung. Batam menjadi satu daerah paling menarik dan menjadi perhatian. Bagi investor yang paling utama adalah masalah ruli. Saya dan kita harus masif, pasukan saya siap tentunya untuk membantu tim terpadu ini," jelas Lodewyk.

Ia mengungkapkan, hal utama yang perlu dan akan dilakukan adalah membentuk skema pemetaan konkret yang relevan dengan kondisi terbaru Batam, membentuk tim terpadu khusus, merancang notakesepahaman yang tertuang dalam Merondum of Understanding sebagai payung hukum, mengajak semua pihak terkait di Batam dan Kepri seperti Gubernur, Walikota, Kepolisan dan satuan pengamanan terkait untuk bersama aktif dan sejalan mengatasi masalah-masalah ini.

"Tak lupa tentu pada pertemuan berikutnya dapat dihadirkan perwakilan masyarakat dan kalangan investor," ujarnya.

Untuk membantu BP Batam dalam penertiban dan pemetaan demografis lahan Batam sesuai peruntukkan dan ketentuan, pihaknya siap menurunkan tim dari Riau apabila dibutuhkan.

"Kita data betul. Mana yang tidak sesuai peruntukkan, perlu ditindaklanjuti," tegasnya.

Selanjutnya akan segera dijadwalkan pertemuan kembali dengan seluruh pemerintahan daerah di Batam untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan di Batam dengan lebih sistematis.

Editor: Dodo

---