Demi Mencukupi Biaya Operasional, Kusni Terpaksa Jual Pangan Olahan Tanpa Izin Edar

Demi Mencukupi Biaya Operasional, Kusni Terpaksa Jual Pangan Olahan Tanpa Izin Edar

Oleh : Gokli Nainggolan

Rabu | 17-02-2016 | 20:22 WIB

Kusni saat menjalani sidang di PN Batam. (Foto: Gokli Nainggolan)

BATAMTODAY.COM, Batam - Kusni alias Kok Tiong, terdakwa pengedar pangan olahan tanpa izin edar dari BPOM RI disidang di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (17/2/2016) sore. Ia mengaku terpaksa menjual produk tersebut untuk menutupi biaya operasional perusahaan.

Kusni, saat diperiksa sebagai terdakwa mengakui ratusan pack pangan olahan yang disita petugas BPOM Kepri dari Komplek Refindo blok B nomor 1, Batuampar belum memiliki izin edar. Selain terpaksa, Kusni juga mengakui pangan olahan berbagai merek itu baru diimpor dari pabrik Kee Wee Hup Kee Food Manufacture di Malaysia.

"Produknya masih bagus dan baru diimpor dari Malaysia. Memang izin edarnya belum ada, masih proses pengurusan ke BPOM," kata Kusni.

Sebelum memeriksa terdakwa, Majelis Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo, Juli Handayani dan Muhammad Chandra juga meminta keterangan dari saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Barnad.

Saksi, pegawai BPOM Kepri Sri Anggraini menerangkan produk yang diedarkan CV Ego Sunter Sukses Mandiri tidak memiliki izin edar. Sebelum dilakukan penindakan, kata saksi, pihak perusahaan pengimpor makanan olahan dari Malaysia itu sidah diperingati, tetapi tidak tidak diindahkan.

"Izin edar pangan olahan itu belum ada. Selaku importi dan distrubutor, perusahaan itu harus bertanggung jawab menarik dari pasar. Sudah diperingati, tetapi tidak dijalankan, masih terus diedarkan," kata saksi.

Menurutnya, senua jenis obat dan makanan yang diedarkan di pasaran harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Sebelum izin itu ada, produk belum bisa diedarkan.

"Setiap merek harus memiliki izin edar. Masa berlaku sampai 5 Tahun. Dulu perusahaan itu sudah punya, tetapi Tahun 2015 izin edarnya mati dan tidak diperpanjang," kata saksi.

Usai mendengar keterangan saksi dan terdakwa, Majelis Hakim kembali menunda sidang sampai satu minggu. Sebulum menutup sidang, Majelis memerintahkan JPU untuk menyiapkan surat tuntutan terhadap terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan JPU melanggar pasal 142 UU RI nomor 18 Tahun 2012, Tentang Pangan. Ancaman hukuman sesuai pasal tersebut paling lama 2 Tahun penjara atau denda Rp4 miliar.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Gunakan Formasi 3-4-3, STY Bakal Turunkan Kekuatan Penuh Lawan Filipina

Wacana Pengampunan Napi Koruptor, Mahfud: Menurut Hukum Tidak Boleh

Erick Thohir Pastikan Laga Kualifikasi Piala Dunia Lawan Bahrain Dimainkan di Stadion GBK

Peringatan Hari Jadi ke-241 Kota Tanjungpinang Diisi Tausiyah hingga Panggung Hiburan Rakyat

Pengamat Sebut Timnas Indonesia Harus Menang Besar Lawan Filipina

Korban PHK Terima Bantuan Tunai 60 Persen dari Gaji Selama 6 Bulan

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

Dewan Pengupahan Bintan Sepakati Usulan Kenaikan UMK 2025 Sebesar 6,5 Persen

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

KKP Berhasil Tangkap 240 Kapal Ikan Ilegal Sepanjang 2024

Bakamla RI Berhasil Gagalkan Transaksi BBM Ilegal di Perairan Batam

12 Tersangka Kasus Narkotika, Termasuk 10 Oknum Polisi Resmi Diserahkan ke Kejati Kepri