Penjabat Gubernur Kepri Harus Cermat Soal Usulan Status KEK untuk Batam

Penjabat Gubernur Kepri Harus Cermat Soal Usulan Status KEK untuk Batam

Oleh : Dodo

Jum'at | 22-01-2016 | 17:06 WIB

Anggota DPRD Kepri, Surya Makmur Nasution.

BATAMTODAY.COM, Batam - Penjabat Gubernur Kepri Nuryanto, diminta cermat dalam menyikapi usulan Kawasan Ekonomi Khusus mengingat keberadaan BP Batam berbeda dengan KEK di daerah lain, di Indonesia.

Anggota DPRD Kepri, Surya Makmur Nasution, berpendapat Penjabat Gubernur Nuryanto sebaiknya mempelajari kekhususan Batam secara komprehensif sebelum memberikan masukan kepada Presiden untuk menjawab tentang rencana perubahan BP Kawasan menjadi KEK.

"BP Kawasan punya sejarah kekhususan dalam sejarah pembentukannya. Batam dijadikan sebagai kawasan khusus atas dasar kepentingan negara dalam memajukan perekonomian nasional pada awal tahun 70an dimana pada saat itu belum terbentuk daerah otonom," kata Surya Makmur Nasution, dalam perbincangan melalui WhatsApp, Jumat (22/1/2016).

Perlunya mempelajari secara komprehensif, kata Surya, lantaran daerah-daerah di Indonesia yang menerapkan KEK ini belum cerita suksesnya. "Contohnya, seperti Tanjung Lesung (Banten), Sei Mangke (Sumut), Tanjung Api-Api (Sumsel)," kata dia.

Baca: Status FTZ Batam Diubah Jadi KEK dalam Bentuk Enclave

Surya Makmur memaparan semangat dan filosofi pasal 360 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pembentukan KEK adalah untuk kawasan strategis bagi kepentingan nasional. Oleh karena itu, harusnya pembentukan kawasan khusus apakah disebut kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (free trade zone) adalah untuk memajukan perekonomian yang dapat mendukung kepentingan perekonomian nasional.

"Jika pemerintah pusat serius untuk memperbaiki kinerja BP Kawasan Batam karena khawatir terjadi tumpang tindih atau dualisme, silakan diatur tentang urusan kewenangannya," kata dia.

Baca juga: Ombudsman RI Sebut Kewenangan BP Batam dan Pemko Batam Harus Dipertegas

BP Kawasan bekerja atas dasar pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat melalui PP 46/2007. Persoalannya, Pemerintah Pusat hingga sekarang dalam memberikan kewenangan otorisasi kepada BP masih setengah hati.â€Ž

"Konsep KEK harus diperluas. Jangan sampai di bawah Pemda sebagaimana di daerah lain. KEK di Batam harus dikelola oleh badan tersendiri yang mengurusi investasi asing, perdagangan dan kewenangan Pusat lainnya. Konsep ini juga harus bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai perpanjangan tangan Presiden," tutupnya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Dituntut 3 Tahun Penjara, Pengusaha Biji Nikel di Batam Mengaku akan Terus Berjuang Mendapatkan Keadilan

Kemendagri Minta Inspektur Daerah Terus Mengasah Diri Ikuti Kebaruan

Jalin Kerja Sama Pendidikan dan Layanan Perbankan, Bank Muamalat Gandeng Universitas Paramadina

Implementasikan Program Subsidi Tepat Pertalite, Pertamina Buka Posko Pengaduan di Seluruh SPBU Batam

Bamsoet Ingatkan Kembali UUD 1945 Bukan Kitab Suci, Bisa Diamandemen Berkali-kali

Indonesia Juara Piala AFF U-19 2024 Usai Hajar Thailand

22 Tahun Kelola Pelabuhan Batam Center, PT Synergy Tharada Ungkap Kekecewaan terhadap BP Batam

Kapal Tujuan Tarempa-Palmatak Tenggelam, 7 Penumpang Berhasil Dievakuasi

Wakapolda Kepri Buka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2024

Gelar Rapat di Pelabuhan Tanpa Izin, Nika Astaga: BUP BP Batam tidak Punya Etika

Warga Rempang Terus Bergeser, BP Batam Komitmen Kedepankan Pendekatan Humanis dan Persuasif

Laka Lantas di Jalan Toapaya Bintan, Dua Perempuan Dilarikan ke RUSP Kepri

Wakili PRIMA Jadi Observer Pemilu Venezuela, Alif Kamal: Sistemnya Modern dan Sederhana

KPU Resmi Tetapkan Irman Gusman Lolos ke Senayan Usai PSU

Mochamad Afifuddin Resmi Ditetapkan Jadi Ketua KPU Definitif