Belakangan, sambung Danang, pada tahun 2002 dengan adanya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Kota mulai lahir di Batam. Perbedaan kewenangan masing-masing instansi mulai tergerus karena adanya sejumlah Kepres, sehingga payung hukum BP Batam tidak saling menguatkan.

"Ini terjadi karena pembuat Keppres yang baru, tidak memahami Keppres sebelumnya," katanya lagi. Baca juga: Gagal Capai Kesepakatan, Darmin Lanjutkan Rakor FTZ Batam Pekan Depan

Kendati berbeda, kata Danang, pembagian kewenangan antara Pemko dan BP Batam belum diatur dengan tegas. Sesuai Keppres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pasal 13 ayat (1) dan (2) disebut, perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi dan Kota di Kawasan Free Trande Zone (FTZ) diselenggarakan BP Batam.

Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan itu, pada pasal 13 ayat (2) dilakukan berdasarkan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dari Menteri/ Kepala Lembaga, Gubernur, dan/atau Bupati/Wali Kota.

"Pembuat Kepres nomor 97 Tahun 2014 tidak memahami filosofi dasar pelayanan publik. Harusnya, pelayanan publik dasar, menjadi wewenang Pemko dan pelayanan publik non dasar kewenangan BP Batam," jelasnya.

Ombudsman RI, kata Danang lagi, akan menyampaikan saran dan solusi kepada Presiden RI untuk memperbaiki hubungan kelembagaan antara Pemko Batam dan BP Batam. Saran yang akan disampaikan itu berupa solusi pendekatan, yang dibagi dalam dua bentuk Re-design dan Re-engineering.

Solusi pendekatan pada Re-design, yakni membagi kewenangan yang tegas antara Pemko Batam dan BP Batam. Kewenangan Pemko Batam berupa pelayanan publik dasar Health, Education, Wealth and Security (HEWS), sementara kewenangan BP Batam mengurusi pelayanan publik nondasar sektor investasi, kawasan, industri, dan perdagangan.

Sedangkan solusi pendekatan pada Re-engineering, yakni mengoptimalisasi penggunaan dan pengalokasian lahan, meningkatkan income BP Batam dari UWTO dan meningkatkan income dari sektor pelayanan umum seperti bandara dan pelabuhan.

Editor: Udin