Dalam penyampainnya, Fraksi PDI-P memberikan catatan penting agar Ranperda APBD tahun anggaran 2016 tersebut bisa diperbaiki. Seperti, pendapatan dari retribusi dan pendapatan lainnya yang harus lebih ditingkatkan lagi.

Kemudian harus disingkronkannya program Daerah dengan Pusat. Sebab berdasarkan Permendagri No 52 tahun 2015 yang merupakan pedoman penyusunan APBD 2016, harus singkron dengan program antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota.

Selanjutnya katanya lagi, program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) yang dilakukan secara sewa kelola. Menurutnya hal itu bertentangan dengan Perpres No. 70 Tahun 2012. Sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

"Untuk itu, program PIK ini harus dilakukam berdasarkan Perpes No. 4 tahun 2015 tentang perubahan ke-4 atas Perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang," katanya.

Namun dari sembilan Fraksi yang ada, hanya PDI-P saja yang meminta untuk ditinjau kembali. Sedangkan yang lainnya memilih untuk menyetujui dan merekomendasikannya ke dalam pembahasan selanjutnya.

Fraksi Partai Demokrat misalanya, melalui Ketua Fraksi, Mesrawati menilai, dengan naiknya RAPBD tersebut akan bisa membantu masyarakat dalam pembangunan dan pendidikan di Kota Batam.

"Karena itu, kami mengajak kepada seluruh anggota DPRD Batam untuk menetapkan APBD sebelum waktu batas akhir. Sehingga pembangunan terus berjalan," tandasnya.

Editor: Udin