Jajaran Ditreskimsus Polda Kepri Tak Siap 'Dipelototi'

Jajaran Ditreskimsus Polda Kepri Tak Siap 'Dipelototi'

Oleh : Hadli

Sabtu | 17-10-2015 | 16:45 WIB

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri.

BAMTODAY.COM, Batam - Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri, tampaknya tak siap kinerjanya "dipelototi". Indikatornya, alat monitor ektronik yang semula digadang-gadang sebagai upaya untuk memantau kinerja mereka, kini sudah off alias mati.

Wakapolda Kepri, Komisaris Besar Polisi Fiandar, saat melihat dan memantau informsi publik yang terpasang pada Selasa (28/7/2015) lalu, mengatakan, informasi sekecil apapun yang dibutuhkan dan layak diketahui masyarakat harus disampaikan. Tidak ada yang boleh ditutup-tutupi.

"Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," ujar Kombes Fiandar di lantai tiga gedung Ditreskrimsus Polda Kepri.

Mantan Kepala Biro Operasional Polda Sumatera Selatan itu menambahkan, seluruh informasi tidak selayaknya diumbar ke publik, terutama informasi khusus untuk menjaga kerahasiaan negara.

"Sesuai Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, informasi untuk publik juga ada batasannya. Tidak semunya proses harus disampaikan. Kerahasiaan harus tetap dijaga," tegasnya.

Memasang monitor informsi publik agar diketahui masyarakat banyak, tambahnya, Ditreskrimsus juga harus siap dari segala kritikan dan saran masyarakat, terutama kepada media.

"Kalau tidak siap ditelanjangi jangan dipasang (monitor). Siap gak ditelanjangi. Tapi kalau siap, saya dukung," katanya kepada sejumlah perwira Ditreskrimsus Polda Kepri di hadapan wartawan.

Kerahasian yang dimaksunya bukan berarti penanganan perkara ditutupi. Ada batasan proses yang layak diketahui publik, dan ada yang tidak layak disampaikan.

Seperti tahapan-tahapan penangan tiap kasus. Termasuk penggunaan anggaran kegiataan dan dalam penanganan perkara. "Termasuk peralatan tenologi ini dari mana asalnya. Harus jelas. Siapa yang beli," tuturnya kembali memperingatkan.

Seperti diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri meng-SP3-kan atau menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas 16 kasus pidana dari 72 kasus yang ditangani selama Januari-September 2015.

Pantauan BATAMTODAY.COM, keesokan harinya informsi publik melalui alat monitoring elektronik yang coba disampaikan sudah tidak lagi aktif hingga Sabtu (17/10/2015), dengan dalih masih ada perbaikan sistem.

Direktur Ditreskrimsus Polda Kepri Komisaris Besar Syahar Diantono yang dikonfirmasi terkait hal itu, masih belum bersedia menanggapi. Padahal, informasi publik terkait penanagan kasus yang dilakukan sangat dibutuhkan masyarakat banyak.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Meutya Hafid Dapat Arahan Prabowo Perangi Judi Online Sampai Turun Drastis

Pemerintah Kejar Tuntaskan 259 Bendungan Buat Swasembada Pangan 2028

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono Terpilih Jadi Ketum PP Kagama

Indonesia Ajukan Reog Ponorogo, Kolintang dan Kebaya sebagai Warisan Budaya Takbenda ke UNESCO

Kemendagri Dorong Sinergi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten-Kota Kelola Opsen Pajak

BMKG Umumkan Prediksi Iklim 2025 di Indonesia

Perpat Tanjungpinang Tuntut Organisasi Lain Hentikan Penggunaan Nama dan Atribut Tanpa Izin

Truk Pengangkut Ayam Tabrak Motor di Toapaya, Pengendara Terluka Parah

Polres Bintan Ungkap Kasus Dugaan Perdagangan Orang di Tanjunguban

Pria 49 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa Dalam Mobil Terparkir di Depan SPBU Tembesi

Balpres Masuk Batam Pakai Kontainer, PR Polisi Ungkap Importir, Ekspedisi dan Oknum Aparat Terlibat

Ketua DPD RI Minta Program Transmigrasi Diintegrasikan dengan Program Food Estate

Majelis Hakim PN Batam Vonis Lepas Dua Terdakwa Perkara Penggelapan Uang Ratusan Juta Rupiah

Polres Anambas Bekuk 1 Pelaku Judi Online di Tarempa

Polri Tangkap 181 Tersangka Teroris dalam Satu Tahun, Fokus pada Pencegahan dan Zero Crime