Pemerintah Tak Bekerja Kontrol Harga, KHL Kota Batam 2015 Meningkat
Oleh : Irwan Hirzal
Selasa | 13-10-2015 | 15:41 WIB
IMG_20151013_115759.jpg
Muhamad Mustofa, Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam. (Foto: Irwan Hirzal)

BATAMTODAY.COM, BATAM - Angka kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Batam 2015 terus mengalami peningkatan yang sinifikan. Artinya, Pemerintah Pemko Batam dinilai tidak berkerja dan ingkar janji terkait mengkotrol harga-harga kebutuhan.


Muhamad Mustofa, Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, mengkritik kinerja Pemko Batam lantaran tidak bisa mengkotrol harga-harga kebutuhan. Dikarenakan KHL Batam pada bulan Oktober 2015 menembus angka Rp2,843.308. Atau jauh dari angka KHL tahun lalu pada bulan yang sama Rp2.148.000

"Ke mana pemerintah? Mana janjinya sebelum disahkanya Upah Minimum Kota (UMK) 2014 lalu Rp2.685.302. Walikota Batam Ahmad Dahlan kemarin janji akan menjaga harga-harga kebutuhan agar tidak naik," kata Mustofa di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sekupang saat menggelar rapat perdana pembahasan UMK 2016, Selasa (13/10/2015).

Namun pada nyatanya angka kebutuhan hidup layak yang disurvey langsung oleh Dewan Pengupahan Kota (DPK) dari unsur serikat, pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menunjukan bagaimana  kinerja pemerintah Pemko Batam sebenarnya.

Angka KHL Oktober 2015 naik sebesar Rp158.006 dibandingkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2014 Rp2.685.302. Sementara bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu KHL Rp2.148.000 atau naik sebesar Rp695.308

"Pengusaha nanti jangan salahkan Dewan Pengupahan Batam kalau UMK 2016 nanti akan naik dratis. Mengingat pemerintah tidak bisa menjaga kondisi harga kehidupan hidup layak," katanya.

Mustofa mencontohkan salah satu aitem dari 60 yang dijadikan acuan penetuan angka KHL, harga kos-kosan pada 2013 pekerja hanya mengeluarkan angka Rp300 ribu per bulan. Namun saat ini harga kos mencapai Rp500 ribu.

"Padahal itu di daerah Bengkong yang jauh dari perusahaan di Mukakuning atau Tanjunguncang. Bagaimana kalau kos- kosan yang dekat dengan tempat pekerjaan, tentu harganya sangat melambung jauh," ujar Mustofa.

Editor: Dardani

Berita Lainnya

Ansar Serahkan Bantuan Rp 29,6 Miliar untuk 3 Kecamatan di Kabupaten Bintan

27-07-2024 | 18:26 WIB

Rampung Sesuai Target, Gedung LAM dan Dekranasda Kepri Segera Diresmikan

27-07-2024 | 17:04 WIB

Tim JMS Kejati Kepri Edukasi Pelajar SMAN 5 Batam Terkait Bahaya Judi Online

27-07-2024 | 13:44 WIB