Pemerintah Tak Bekerja Kontrol Harga, KHL Kota Batam 2015 Meningkat

Pemerintah Tak Bekerja Kontrol Harga, KHL Kota Batam 2015 Meningkat

Oleh : Irwan Hirzal

Selasa | 13-10-2015 | 15:41 WIB

Muhamad Mustofa, Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam. (Foto: Irwan Hirzal)

BATAMTODAY.COM, BATAM - Angka kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Batam 2015 terus mengalami peningkatan yang sinifikan. Artinya, Pemerintah Pemko Batam dinilai tidak berkerja dan ingkar janji terkait mengkotrol harga-harga kebutuhan.

Muhamad Mustofa, Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, mengkritik kinerja Pemko Batam lantaran tidak bisa mengkotrol harga-harga kebutuhan. Dikarenakan KHL Batam pada bulan Oktober 2015 menembus angka Rp2,843.308. Atau jauh dari angka KHL tahun lalu pada bulan yang sama Rp2.148.000

"Ke mana pemerintah? Mana janjinya sebelum disahkanya Upah Minimum Kota (UMK) 2014 lalu Rp2.685.302. Walikota Batam Ahmad Dahlan kemarin janji akan menjaga harga-harga kebutuhan agar tidak naik," kata Mustofa di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sekupang saat menggelar rapat perdana pembahasan UMK 2016, Selasa (13/10/2015).

Namun pada nyatanya angka kebutuhan hidup layak yang disurvey langsung oleh Dewan Pengupahan Kota (DPK) dari unsur serikat, pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menunjukan bagaimana kinerja pemerintah Pemko Batam sebenarnya.

Angka KHL Oktober 2015 naik sebesar Rp158.006 dibandingkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2014 Rp2.685.302. Sementara bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu KHL Rp2.148.000 atau naik sebesar Rp695.308

"Pengusaha nanti jangan salahkan Dewan Pengupahan Batam kalau UMK 2016 nanti akan naik dratis. Mengingat pemerintah tidak bisa menjaga kondisi harga kehidupan hidup layak," katanya.

Mustofa mencontohkan salah satu aitem dari 60 yang dijadikan acuan penetuan angka KHL, harga kos-kosan pada 2013 pekerja hanya mengeluarkan angka Rp300 ribu per bulan. Namun saat ini harga kos mencapai Rp500 ribu.

"Padahal itu di daerah Bengkong yang jauh dari perusahaan di Mukakuning atau Tanjunguncang. Bagaimana kalau kos- kosan yang dekat dengan tempat pekerjaan, tentu harganya sangat melambung jauh," ujar Mustofa.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Kemendagri Dorong Sinergi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kelola Opsen Pajak

BMKG Umumkan Prediksi Iklim 2025 di Indonesia

China Rilis Peta Baru Lagi soal Laut China Selatan

Hikmah Ketemu di Medan, Dr Aqua Dwipayana Sharing Komunikasi dan Motivasi di Rakernas PBVSI

Plt Gubernur Kepri Marlin Ajak Jajaran Tingkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Polres Anambas Kawal Ketat Penjemputan Logistik Surat Suara di Pelabuhan Sri Tanjung ke Gudang KPU

Perpat Tanjungpinang Tuntut Organisasi Lain Hentikan Penggunaan Nama dan Atribut Tanpa Izin

Truk Pengangkut Ayam Tabrak Motor di Toapaya, Pengendara Terluka Parah

Polres Bintan Ungkap Kasus Dugaan Perdagangan Orang di Tanjunguban

Pria 49 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa Dalam Mobil Terparkir di Depan SPBU Tembesi

Balpres Masuk Batam Pakai Kontainer, PR Polisi Ungkap Importir, Ekspedisi dan Oknum Aparat Terlibat

Ketua DPD RI Minta Program Transmigrasi Diintegrasikan dengan Program Food Estate

Catat Kehadiran Pegawai Secara Real Time, Rutan Batam Luncurkan Sistem Absensi 'Tangkap'

Hadiri Harlah IGRA 2024, Marlin: Momentum dalam Membentuk Generasi Berakhlak Mulia

Rayakan HUT ke-60, Golkar Batam Gelar Senam Sehat Pecahkan Rekor MURI