Dewan Pers Tegaskan Hukum di Indonesia Belum Sinkron dengan Norma Pers

Dewan Pers Tegaskan Hukum di Indonesia Belum Sinkron dengan Norma Pers

Oleh : Gokli

Kamis | 08-10-2015 | 19:47 WIB

Ketua Komisi Bidang Hukum Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo. (Foto: Gokli)

BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua Komisi Bidang Hukum Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo menyampaikan antata hukum dengan norma pers di Indonesia belum sinkron. Bahkan, masih banyak penegak hukum yang belum paham tentang norma pers.

Hal ini disampaikan usai bersaksi di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (8/10/2015) sore. Ia dihadirkan sebagai saksi ahli untuk perkara dua warga negara Inggris yang didakwa melanggar UU Keimigrasian RI, saat melakukan syuting film dokumenter tentang bajak laut di perairan Pulau Belakang Padang, Kota Batam.

Menurut dia, penegak hukum di Indonesia harus menghormati kebebasan pers saat melakukan peliputan, baik wawancara ataupun pengambilan gambar dan video. Sebab, pers dalam melakukan tugasnya dilindungi oleh UU nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Kebebasan pers untuk junalis di Indonesia dengan jurnalis asing yang datang ke Indonesia melakukan tugas jurnalistik harus disamakan, tidak ada pembedaan. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan, seyokyanya penegak hukum harus melibatkan atau berkoordinasi dengan Dewan Pers.

"â€ŽHukum dengan norma tentang pers belum sinkron. Masih banyak yang belum memahamai," tegas Yosep.

Dikatakan Yosep, dua warga negara Inggris yang didakwa di PN Batam itu merupakan jurnalis yang terdaftar di International Federation of Journalist (IFJ). Selain bergabung dengan organisasi jurnalis di London, Inggris, karya peliputan kedua terdakwa selalu ditayangkan di media jurnalistik seperti National Geographic dan lainnya.

"Melalui surat yang dikirim IFJ ke Pemerintah dan Dewan Pers, kedua terdakwa itu benar jurnalis," jelasnya. Baca: Inilah Sikap AJI Batam Soal Proses Peradilan Dua Jurnalis Inggris

Masih kata Yosep, kedua warga negara Inggris yang didakwa melanggar UU Keimigrasian itu tak seharusnya diseret ke ranah pidana bak pelaku kejahatan. Seharusnya, kata dia, keduanya cukup diberi sanksi deportasi.

"Zaman Orde Baru belum ada jurnalis asing yang dipidana, justru zaman sekarang baru ada," kata dia.

â€ŽDewan Pers, kata Yosep, sangat menyesalkan upaya penyidik Imigrasi dan Kejaksaan mempidanakan dua warga negara Inggris itu. Mereka juga berharap, kedepan kejadian yang dialami kedua jurnalis Inggris itu tidak terulang di Indonesia.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Usai Jadi Jurkam Prabowo, Rafi Ahmad Jadi Amunisi Baru Bagi Paslon ASLI

Move On dari Kekalahan Lawan Jepang, Sandy Walsh Langsung Fokus Laga Indonesia vs Arab Saudi

Tim NADI Sebut Drama Pembatalan Debat Oleh Ketua KPU Batam Rugikan Masyarakat

Catat Kehadiran Pegawai Secara Real Time, Rutan Batam Luncurkan Sistem Absensi 'Tangkap'

Penggemar Tinju Dunia Sedih Lihat Mike Tyson Kalah Mengenaskan dari Jake Paul

MotoGP Barcelona, Pecco Amankan Pole Position, Martin Posisi Keempat

Perpat Tanjungpinang Tuntut Organisasi Lain Hentikan Penggunaan Nama dan Atribut Tanpa Izin

Truk Pengangkut Ayam Tabrak Motor di Toapaya, Pengendara Terluka Parah

Polres Bintan Ungkap Kasus Dugaan Perdagangan Orang di Tanjunguban

Pria 49 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa Dalam Mobil Terparkir di Depan SPBU Tembesi

Balpres Masuk Batam Pakai Kontainer, PR Polisi Ungkap Importir, Ekspedisi dan Oknum Aparat Terlibat

Ketua DPD RI Minta Program Transmigrasi Diintegrasikan dengan Program Food Estate

Polres Anambas Bekuk 1 Pelaku Judi Online di Tarempa

Polri Tangkap 181 Tersangka Teroris dalam Satu Tahun, Fokus pada Pencegahan dan Zero Crime

Nasir Djamil Ingatkan Pentingnya Mendukung Penegakan Hukum yang Berkeadilan