PDN Siap Beroperasi Juni 2025, Pemerintah Genjot Layanan Publik Digital yang Aman dan Terintegrasi
Oleh : Redaksi
Sabtu | 03-05-2025 | 12:04 WIB
PDN-uji-coba.jpg
Menkomdigi Meutya Hafid, bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy di Jakarta, Jumat (2/5/2025). (Foto: Komdigi)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah mempercepat langkah strategis dalam transformasi digital nasional dengan menargetkan operasionalisasi Pusat Data Nasional (PDN 1) pada Juni 2025. Kehadiran PDN ini diharapkan menjadi tulang punggung layanan publik berbasis teknologi yang lebih efisien, aman, dan transparan.

"Pusat Data Nasional adalah infrastruktur utama dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Kami tengah berkoordinasi intensif dengan Bappenas dan kementerian terkait agar sistem ini terintegrasi dan berkelanjutan," ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, dalam pertemuannya dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jakarta, Jumat (2/5/2025), demikian dikutip laman Komdigi.

Meutya menjelaskan proses serah terima PDN 1 telah diselesaikan pada Maret 2025. Saat ini, pusat data tersebut sedang dalam tahap asesmen keamanan dan kesiapan operasional oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Kami optimistis uji coba operasional bisa dimulai pada bulan Juni mendatang," tegasnya.

Pembangunan PDN menjadi bagian dari upaya mendukung 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden serta 17 program prioritas nasional. Salah satu manfaat utama dari keberadaan PDN adalah mendukung sistem penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara digital.

Lebih jauh, pemerintah juga menyiapkan dua pusat data tambahan, yakni PDN 2 dan PDN 3, yang saat ini masih dalam tahap perencanaan. Keduanya akan dibangun menggunakan skema co-sharing guna mempercepat pengadaan infrastruktur digital nasional.

Menkomdigi turut menekankan pentingnya ketersediaan cadangan operasional. Saat ini, operasional cadangan masih bergantung pada PDN Sementara (PDNS). Namun, belum tersedia alokasi anggaran untuk menunjang fungsi tersebut secara maksimal.

"Jika tidak segera dianggarkan, kita berisiko menjalankan sistem utama tanpa cadangan. Tentu ini bukan situasi yang ideal," kata Meutya.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh proses pembangunan pusat data secara menyeluruh, demi memastikan sistem pemerintahan digital berjalan efektif, aman, dan berkesinambungan.

Editor: Gokli