Program MBG Diyakini Dapat Hilangkan Kemiskinan Struktural dan Kultural di Indonesia

BATAMTODAY.COM, Jakarta- Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, bahwa program MBG ini telah dilakukan terlebih dahulu di beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan.Namun, program MBG di Indonesia memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan negara lain, karena kondisi geografis, keragaman dan strata sosial masyarakatnya.

"Kalau dari segi kebijakan publik negara punya kemampuan untuk menyediakan makan siang gratis. Terbukti bisa dilaksanakan sesuai dengan janji kampanye Pak Prabowo," kata Tulus Rahadiansyah dalam diskusi Gelora Talks bertajuk 'Makan Bergizi Gratis & Masa Depan Indonesia Emas, Rabu (8/1/2025) sore.

Seharusnya, program MBG ini sudah bisa dilaksanakan 10 tahun lalu, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), paling tidak pasca pandemi Covid-19.

"Tapi persoalan di kita ini, selalu persoalan political will atau kemauan politik pemimpin kita. Sering kali pemimpin kita tidak berpikir mengenai Indonesia ke depan, yang ada dalam pikirannya hanya untuk 5 tahun saja," katanya.

Trubus menilai Prabowo memiliki pemikiran berbeda dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya, dimana berpikirnya jauh ke depan hingga 2045.

"Pikiran Pak Prabowo itu sudah sampai 2045, berbeda dengan Presiden-presiden kita sebelumnya. Animo masyarakat dan anak-anak terhadap program MBG ini juga antusias," katanya.

Ia berharap program MBG ini bisa berkelanjutan dan telah mendapatkan apresiasi masyarakat cukup tinggi. Sehingga diperlukan adanya regulasi tersendiri untuk mengaturnya.

"Pilot projectnya memang kebanyakan anak-anak di sekolah negeri, tapi saya dengar akan diperluaskan ke sekolah swasta, madrasah, ibu hamil dan menyusui," katanya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti ini menilai anggaran Rp 10 ribu per anak penerima manfaat program MBG tersebut cukup, meski masih banyak perdebatan di publik.

"Saya lihat fakta di lapangan ada yang dengan uang Rp 6 ribu bisa, saya lihat ada di Palembang. Artinya dengan uang Rp 10 ribu itu sebenarnya cukup. Tergantung inovatif, inovasi kreatifitas dari pemimpinnya di daerah," katanya.

Trubus yakin program MBG apabila dilaksanakan secara berkelanjutan dapat menghilangkan kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, karena terkadang sudah menjadi budaya di masyarakat, sehingga sulit dhilangkan.

"Kita sudah 70 lebih merdeka dan silih berganti pemerintahan. Kita selalu berdebat dan berdiskusi soal data kemiskinan, makanya Pak Jokowi bercita-cita ingin ada satu data. Itu akibat tidak jelasnya data kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Nah, program MBG dalam panjang dapat menekan kemiskinan tersebut," tegasnya.

Sedangkan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, bahwa program MBG yang sudah bergulir dalam beberapa hari ini, menimbulkan diskusi beragam di masyarakat, terutama soal standar makanan.

"Tapi saya kira program makan bergizi gratis ini sangat positif. Sehingga butuh sinergis komprehensif dari berbagai pihak agar tidak salah, karena boleh dibilang konsumennya murid, sehingga orag tua memilki standar sendiri untuk anak-anak mereka," kata Tulus.

Namun, orang tua juga tidak fair apabila memberlakukan standar mereka sendiri untuk makanan yang akan dimakan anaknya di sekolah. Untuk mengatasi hal ini, YLKI memberikan beberapa catatan.

"Pertama, semua pihak harus memastikan bahwa aspek keamanan dari makanan yang diberikan kepada siswa. Dari mulai proses produksi dan distribusi, jangan sampai nanti ada kejadian makanannya tercemar. Jadi aspek keamanan harus jadi prioritas," ujarnya.

Kedua, makanan yang diberikan kepada anak-anak harus memenuhi komponen gizi seimbang seperti protein, sayur, mayur, buah, susu dan sebagainnya.

Ketiga, program MBG mendorong penggunaan bahan pangan lokal, dimana setiap daerah bisa berbeda-beda. Hal ini ke depannya, bisa berdampak positif mengurangi ketergantungn impor beras.

"Misalnya jagung sangat famiiliar di Ambon dan sagu di Papua. Jadi tidak harus beras, bahan pangan lokal stock cukup banyak, di Bogor banyak talas. Yang penting ada standarisasi menu dan pengolahannya," katanya.

Keempat adalah makanan yang diberikan harus rendah lemak, gula dan garam. "Terakhir kelima, susu yang diberikan jangan susu kemasan, karena kandungan gulanya tinggi. Jadi kalau memberikan susu, susu yang kandungannya memang susu, bukan gulanya yang tinggi," katanya.

YLKI berharap catatan-catatan tersebut, mendapat perhatian pemerintah dalam pemenuhan menu dan gizi dalam program MBG agar tercipta SDM berkualitas.

"Hal ini juga menjadi momentum untuk mengenalkan kepada anak-anak kita mengenai bahan pangan lokal, tapi bukan berarti murahan. Juga bisa jadi campaign mengurangi konsumsi gula, minuman manis dan kemasan yang tidak terkendali pada anak-anak kita," pungkasnya

Editor: Surya

---