Seluruh Fraksi Setujui Ranperda APBD-P Batam 2024, PKB dan Demokrat-PSI Beri Catatan

BATAMTODAY.COM, Batam - Seluruh Fraksi DPRD Batam menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan dana Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024, untuk dibahas ketingkat selanjutnya.

Rapat paripurna yang dipimpin Waka III DPRD, Ahmad Surya didampingi Waka I Muhammad Kamaluddin, Waka II Muhammad Yunus, dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin mewakili Wali Kota Batam, Rabu (17/7/2024).

Secara umum, seluruh Fraksi memutuskan menyetujui agar Ranperda tersebut dibahas ditingkat selanjutnya meskipun dua Fraksi yakni PKB dan Demokrat - PSI memberikan sejumlah catatan.

Pandangan pertama disampaikan Fraksi NasDem yang dibacakan Taufik A Mutansir. Sedangkan Fraksi Golkar dibacakan Jimmy Nababan dan pandangan Fraksi PKS dibacakan Rohaizat.

Kemudian, pandangan Fraksi Hanura disampaikan Boby Alexander; Fraksi Gerindra, disampaikan Capt Luther Jansen, Fraksi PAN disampaikan Safari Ramadhan, Fraksi PKB dibacakan Aman, dan Fraksi Demokrat - PSI, disampaikan Muhammad Yunus.

Sementara, PDI Perjuangan, langsung menyerahkan pandangannya melalui seorang pegawai. Sebab, anggota Fraksi PDI Perjuangan tengah melaksanakan Bimtek.

Pada catatannya, Aman dari Fraksi PKB, menyampaikan beberapa sektor pendapatan yang harus ditingkatkan. Salah satunya yang mempunyai potensi luar biasa adalah retribusi parkir tepi jalan umum.

"Bahwa data yang disampaikan Dishub Batam, kendaraan roda empat 300 ribu unit. Kalau kita ambil 50 persen saja, kalau kita dorong semuanya menggunakan jasa parkir langganan maka ada potensi pendapatan daerah Rp 90 miliar," ungkap Aman.

Lanjut Aman, Fraksinya meminta Dishub Batam untuk memperbaharui dari tahun ke tahun minimal 50 persen dari jumlah kendaraan roda empat menggunakan jasa parkir langganan.

Di samping itu, kata Aman, masih ada sektor lain seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus melesat. Kemudian di sisi belanja, ke depan Pemko Batam harus fokus kepada bagaimana sektor pendidikan mencapai standar sarana dan prasarana dilengkapi.

"Kemudian dari sisi belanja tingkatan SDM pencari kerja dan potensi lapangan kerja, agar bisa mengurasi tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan di Batam," ucap Aman.

"Kalau bisa tercapai, kita mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah pusat dengan potensi Rp 100 miliar itu lah catatan yang disampaikan. Dan kita menyetujui agar ini dilakukan pembahasan dan dilanjutkan ke tingkat selanjutnya," sambungnya.

Sementara Fraksi Demokrat - PSI, Muhammad Yunus, juga menyampaikan beberapa catatan. Antara lain, memberikan perhatian lebih kepada delegasi dan kontingen dalam mengikuti perlombaan dalam negeri maupun luar negeri.

"Kemudian kami memandang ada hal lain, mengingat bertambahnya PAD dan dana bagi hasil. Maka dari itu kita dari fraksi partai Demokrat meminta agar adanya penanganan sampah di Batam, lebih diperhatikan dan juga pengadaan kendaraan pengangkut sampah yang kemarin terkendala," pinta Muhammad Yunus.

Selain itu, fraksinya juga meminta penambahan anggaran untuk pokok pikiran (Pokir). Menurutnya Pokir di Dapilnya masih kurang, karena masih banyak permintaan masyarakat yang belum terakomidir oleh fraksinya.

"Kami berharap mendapatkan tambahan anggaran pokir anggota DPRD Batam dari fraksi kami, mengingat masih banyak permintaan masyarakat yang belum terlaksana. Mumpung PAD bertambah, apa salahnya kami diberi kesempatan untuk menambah pokir dan kami sangat berharap," harapnya.

Editor: Gokli

---