Ungkap Ada 3 Masalah Utama

Bahlil Mengaku Ditugaskan Jokowi Selesaikan Konflik Pulau Rempang

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku telah ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Bahlil.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (13/9/2023), Bahlil menyampaikan, ada tiga dugaan yang terjadi terkait dengan konflik di Pulau Rempang.

Pertama, konflik memang dipicu karena komunikasi dan sosialisasi yang belum berjalan baik, baik antara pemerintah daerah maupun masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

• BACA JUGA: Simak! LAM Riau Keluarkan Maklumat Atas Konflik di Pulau Rempang

Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya pernah mengunjungi Pulau Rempang dan sempat berbicara dengan warga di sana. Sebagian warga sudah lama tinggal di Pulau Rempang, tapi sebagian lainnya juga baru datang di atas tahun 2004.

Sementara itu, wali kota setempat telah mengeluarkan surat edaran agar tidak dikeluarkan lagi izin atau alasan apa pun kepada rakyat yang akan tinggal di sana.

Oleh karenanya, tanah yang ditempati warga tersebut memang dikuasai negara melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam.

• BACA JUGA: Penggusuran Masyarakat Rempang Bukti Pemerintah Gagal Laksanakan Mandat Konstitusi

Saat mengunjungi Rempang, Bahlil pun pernah mendapat protes dari warga, tapi telah dilakukan pembicaraan dan akhirnya mendapatkan solusi.

Dimana pemerintah memberikan pembiayaan bagi warga untuk membangun rumah tipe 45 meter persegi, dengan harga kompensasi sekitar Rp 120 juta.

"Apakah sudah selesai? Belum. Masa pembangunannya 6-7 bulan, rumahnya kita kontrakin, dan ada biaya tunggu. Memang ada aspirasi lain agar jangan diberikan Rp1.030.000 per orangg, ada diminta agak naik. Saya kan belum menghitung baik dengan tim, tapi kondisinya sudah begini," katanya di DPR RI, Rabu (13/9/2023).

• BACA JUGA: Anggota DPR Asal Riau Interupsi Rapat Paripurna, Sampaikan 5 Tuntutan Soal Kisruh Pulau Rempang

Kedua, menurut Bahlil, terdapat permasalahan terkait perizinan. Di wilayah Rempang pernah dikeluarkan sebanyak 6 izin perusahaan. Tapi, setelah diusut, ditemui adanya kekeliruan prosedur.

"Maka izin itu dicabut. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi dibalik itu semua," jelasnya.

Ketiga, menurut Bahlil ada campur tangan asing dalam konflik tersebut, mengingat rencana besar pemerintah dalam membangun proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City.

"Dulu waktu zaman BP batam dibuat untuk menjadikan kawasan ini mengimbangi Singapura, apa yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa dibalik ini semua. Setiap kita mau bangun besar di sana, ada saja," tuturnya.

Editor: Surya

---