Kapolda Kepri Sebut Pengungkapan TPPO Perlu Kerjasama dari Hulu ke Hilir

BATAMTODAY.COM, Batam - Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Irjen Pol Tabana Bangun menilai, pengungkapan jaringan tindak pidana perdagangan 0rang (TPPO), memerlukan kerjasama yang dimulai dari hulu hingga ke hilir.

Hal ini ia sampaikan pada kegiatan konferensi pers pengungkapan kasus TPPO yang berlangsung di Mapolda Kepri, Senin (24/7/2023) siang.

Pernyataan ini, juga dilontarkannya menjawab pertanyaan awak media mengenai penangkapan para tersangka, yang hanya berperan sebagai penyedia lokasi penampungan, serta penjemput serta pengantar para Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural.

"Membongkar sebuah jaringan memerlukan waktu. Untuk itu perlu kerjasama mulai dari hulu hingga ke hilir. Perlu diingat, Kepri ini berada di bagian hilir," tegasnya.

Sesuai dengan instruksi Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Tabana, hal ini juga menjadi catatan bagi Polda Kepri, untuk menggesa kerjasama dengan jajaran Polda serta Polres yang merupakam daerah asal para PMI non prosedural.

Namun demikian, Irjen Pol Tabana Bangun juga menyebutkan bahwa, pihak Kepolisian di daerah lain, saat ini juga telah bergerak mengungkap kasus TPPO yang semakin marak.

"Hal ini, menjadi catatan bagi kami untuk mendorong personil kami menjalin kerjasama dengan jajaran Kepolisian dari daerah asal korban. Dimana saat ini, pihak Kepolisian secara keseluruhan juga telah bergerak sesuai dengan instruksi Kapolri," jelasnya.

Disinggung terkait keterlibatan oknum atau aparat lainnya, kembali Irjen Pol Tabana Bangun menegaskan bahwa, saat ini pihaknya tidak menemukan keterlibatan oknum, dalam jaringan TPPO yang telah diungkap jajaran Polda Kepri.

"Hingga saat ini kita tidak menemukan keterlibatan oknum. Oleh karena itu, hal ini mempermudah jajaran kami dalam melaksanakan tugasnya," terangnya.

Menyadari Kota Batam sebagai pintu keluar favorit yang digunakan jaringan TPPO. Pihak Kepolisian saat ini juga terus melakukan penambahan personil, yang mengawasi sejumlah titik pintu keluar baik dalam kategori resmi, ataupun pintu keluar ilegal.

Penyataan ini, menanggapi statemen yang sebelumnya dilontarkan KJRI Johor Bahru, yang mencatat sepanjang tahun 2022 sebanyak 626 ribu PMI non prosedural yang terdata masuk ke Malaysia secara ilegal.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, mencatat 626.837 Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural masuk ke Malaysia dari 13 titik pintu masuk tidak resmi, sepanjang tahun 2022.

Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Sigit Widiyanto menjelaskan dari total PMI non prosedural ini, Kota Batam diketahui menjadi salah satu lokasi favorit yang digunakan untuk mengakses ke 13 titik entry poin ilegal di Malaysia.

"Selebihnya mereka masuk dari Bintan, Karimun, Bengkalis, serta Pulau Rupat dan Dumai, Riau," paparnya, Jumat (21/7/2023).

Dari data yang diperoleh, para PMI non prosedural ini diketahui masuk dan bekerja di Malaysia hanya menggunakan visa wisata.

Sementara data resmi yang dimiliki KJRI setiap tahun ada sekitar 600 ribu WNI masuk ke Malaysia, dan sekitar 400 ribu tercatat kembali ke Indonesia.

"Sedangkan 200 ribu WNI tercatat tidak kembali ke tanah air setelah masuk ke Malaysia," pungkasnya.

Editor: Yudha

---