Fasilitas yang Didapat di FTZ tak Menguntungkan Investor Asing

Batam Baru Bisa Menarik Investasi Asing Jika Status Batam Jadi KEK
Oleh : Irawan
Rabu | 08-05-2019 | 13:28 WIB
rapat_kemennko_soal_batam1.jpg
Rapat konsultasi publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Kantor Kementerian Perekonomian (Foto: Irawan)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kepala Badan Pengusahaan (BP Batam) Edy Putra Irawady menegaskan, status Batam masih sebagai zona perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ), bukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dengan status FTZ tersebut, investor asing merasa fasilitas yang didapat tak menguntungkan.

"Hal yang dibutuhkan investor luar itu adalah lokasi yang punya fasilitas. Artinya, kalau dia bikin super-blok, ada apartemen, pertokoan, apotek, dia maunya satu izin saja, kalau KEK kan begitu, tidak perlu izin satu-satu," ungkap Edy di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Menurut Edy, zona perdagangan bebas hanya memberikan kemudahan berupa barang yang mudah untuk keluar dan masuk. Sementara itu, zona yang dinyatakan sebagai KEK bisa dimiliki asing 100 persen, bebas dari daftar negatif investasi (DNI), bebas tata niaga, dan berhak mendapatkan tax holiday.

"Kami harapkan status KEK sepenuhnya, makanya ini harus disiapkan unitnya yang khusus memikirkan pengembangan KEK ini," jelas Edy.

Edy menilai tujuh dari delapan pulau yang berada di Batam bisa menarik investasi asing jika status pulau tersebut menjadi KEK. Tujuh pulau di kawasan Batam yang dimaksud antara lain, Pulau Bulan, Pulau Galangbaru, Pulau Sugi, Pulau Rempang, Pulau Kelapajernih, Pulau Galang, dan Pulau Citlim.

Sejumlah sektor investasi yang bisa dikembangkan di tujuh pulau di kawasan Batam antara lain, rumah sakit, universitas, bandara, pergudangan, dan pelabuhan. Namun, ia mengakui sejumlah infrastruktur masih kurang di kawasan Batam.

"Kualitas jalan bagus, air bagus, distribusinya yang kurang. ini makanya bagaimana mengembangkan Batam supaya ekspor juga lebih luas termasuk ada yang urus KEK," katanya.

Ia menambahkan pihaknya menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp400 miliar-Rp500 miliar tahun ini. Kemudian, pada 2020 akan dinaikkan menjadi sekitar Rp800 miliar. "Banyak untuk air, jembatan, jalan banyak bangun," pungkas Edy.

Editor: Surya