Program APBD 2019 Segera Berjalan, Sekda Desak OPD Kepri Tunjuk PPK dan PPTK

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau TS Arif Fadillah mendesak agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesegera mungkin untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Sehingga, program dan kegiatan yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri 2019 segera dapat dilaksanakan.

"Pada rapat OPD setiap Senin pagi sudah diarahkan untuk menunjuk PPK/PPTK," ujarnya kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (22/1/2019).

Dirinya menyebut, hingga kini memang hampir seluruh OPD belum menyelesaikan proses administrasi pelaksanaan APBD 2019. Mulai dari penunjukkan PPK/PPTK hingga kelengkapan dokumen lainnya.

Menurutnya, proses administrasi itu harus segera diselesasikan. Agar kegiatan serta program yang telah dialokasikan pada 2019 dapat segera dilaksanakan.

"Kalau untuk sekretariat sudah saya teken semua. Tinggal menunggu persetujuan Pak Gubernur. Makanya, untuk OPD yang lain kita desak untuk segera menyelesaikan," ungkapnya.

Ia mengemukakan, sebagai bentuk percepatan pelaksanaan program di tahun ini, Gubernur sudah menandatangani Uang Pencairan Pangkal (UP) 2019 ini. Hal itu guna mencegah adanya stagnansi jalannya kegiatan pada masa awal tahun 2019.

Bahkan, lanjut Arif, pihaknya juga sudah memerintahkan Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merekom biaya tunda bayar agar segera bisa digunakan secepatnya.

"Itu makanya kita minta semua segera menyelesaikan administrasinya. Agar semua bisa berjalan dan tidak stagnan. Itu juga yang diinginkan Pak Gubernur," katanya.

Sekda menargetkan, paling lambat pada minggu ke-4 Januari, seluruh OPD dapat menyelesaikan proses administrasi yang telah diminta. Agar, Gubernur dapat segera menandatangani SK PPK/PPTK, sehingga kegiatan pada APBD 2019 dapat berjalan.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah mendesak akan Pemprov Kepri segera menetapkan SK PPK/PPTK setiap OPD.

"Meminta Gubernur dan Sekda untuk segera menyelesaiakan adiministrasi penetapan PPK dan PPTK," ujarnya, belum lama ini.

Politisi PPP ini mendesak paling lambat akhir Januari atau Februari 2019 ini Pemprov Kepri sudah merampungkan seluruh administrasi penetapan PPK/PPTK. Tujuannya agar serapan anggaran APBD Pemprov Kepri 2019 ini dapat lebih maksimal.

"Tidak ada alasan untuk menunda karena Desember APBD sudah disahkan dan disetujui oleh Mendagri dan di Desember juga DPA juga diserahkan," tuturnya.

Editor: Yudha

---