Ketua Komisi II DPR RI Sebut Disdukcapil Harus Jadi Garda Terdepan

BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali, menyebutkan keberadaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kerap dipinggirkan di provinsi maupun kabupaten/ kota di Indonesia.

"Kami Komisi II selalu melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Keberadaan Disdukcapil yang kami temukan selalu terpinggirkan. Yang terdepan itu, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum. Padahal fungsi Disdukcapil sangat dipentingkan dalam data penduduk," ujar Zainuddin dalam Rakernas Direktorat Jendral (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil di Hotel Harmoni One Batam Kamis (08/02/2018).

Seharusnya, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota memberikan perhatian yang serius. Dan menjadikan Disdukcapil garda terdepan di era pemerintahan saat ini. Apalagi ke depan data masyarakat cukup satu, baik penduduk miskin, kesehatan dan pendidikan.

Jika data kependudukan tertib, kata Zainuddin, masyarakat Indonesia akan sejahtera. Ia tidak bisa membayangkan 1.600 orang yang hadir saat ini dari Disdukcapail kabupaten/ kota, tidak mengerjakan fungsi dan tugasnya, maka kekacauan akan terjadi di data kependudukan masyarakat Indonesia.

"Ke depan kita hanya punya 1 data. Data kemiskinan, pendidikan dan kesehatan menjadi satu. Bisa dibayangkan 1.600 orang ini mogok dan tidak kerja, tentu akan terjadi kekacauan. Kehadiran seluruh peserta tidak hanya datang mengikuti Rakornas. Tapi diharapkan menjadi tumpuan utama pemerintahan di Indonesia dan tertatanya data kependudukan," ujarnya.

DPR RI khususnya Komisi II akan terus memberikan dukungan apapun yang dinginkan dan diminta Mendagri. Ia berharap DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota, juga bisa memberikan dorongan dan dukungan kepada Disdukcapail. Hal itu jualah menjadi penyebab DPR RI tak henti-hentinya menanyakan kebutuhan Mendagri.

"Kerja bapak-bapak ini adalah mulia, sejak orang lahir butuh akte. Ketika masuk remaja butuh KTP. Menikah dan sampai meninggal pengurusannya di Disdukcapil," tegasnya.

Dalam menyambut tahun politik yang akan digelar serentak pada 2019 mendatang, Zainuddin memohon agar Disdukcapail memberikan dukungan yang prima dan maksimal dalam menyelenggarakan hal tersebut.

Karena di tahun politik 2018, ada 177 daerah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Indonesia. Tentu data yang dipergunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sembarangan.

"Data penduduk yang dipergunakan KPU itu dari Disdukcapil. Kalau ada data yang salah, itu adalah sumber awal kesalahan data pemilih kita, ini akan menimbulkan kekacauan. Kita harus hindari itu, karena sudah banyak pekerjaan KPU," pungkasnya.

Editor: Udin

---