Pemko Batam dan Pemkab Natuna Presentasikan Pelayanan Publik ke Tim Monitoring KPK

BATAMTODAY.COM, Batam - Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Kepala Dinas masing - masing instansi dari seluruh kabupaten/kota di Kepri pada Selasa (06/02/2018), berkumpul di Aula Engku Hamidah lantai IV Gedung Pemko Batam.

Kedatangan para pejabat dan staf dari masing - masing Dinas yang berhubungan dengan pelayanan publik ini, guna menghadiri Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Provinsi Kepulauan Riau bersama anggota KPK RI.

Kabag Humas Pemko Batam, Yudi Admaji menjelaskan, untuk kegiatan yang dilaksanakan dari pukul 09.00 WIB ini, lima orang perwakilan KPK ini, hanya ingin melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh masing - masing Dinas di tiap kabupaten/kota.

"Jadih abis pembukaan ini nanti, akan ada presentasi dari Kabupaten Natuna tentang e-budgeting. Dan, dari Pemko Batam sendiri akan diwakili oleh Kepala BPM-PTSP, Gustian Riau yang akan mempresentasikan masalah Mall Pelayanan Publik," jelasnya.

Ia juga menambahkan, kedatangan para anggota KPK ini guna mengevaluasi adanya beberapa rekomendasi yang pernah diberikan kepada Pemerintah Kota Batam mengenai penghematan anggaran.

"Beberapa diantaranya adalah honor kegiatan untuk masing - masing Dinas, yang sudah setahun lalu ditiadakan Wali Kota, sejak direkomendasi oleh KPK," imbuhnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Ketua Tim Supervisi Pencegahan KPK, Adliansyah Nasution juga menyampaikan beberapa rekomendasi lainnya kepada para pejabat Dinas yang hadir. Diantaranya, peniadaan tenaga honorer.

"Jadi lebih baik saat kita bisa memaksimalkan kinerja dari pegawai saja. Karena seperti pemantauan kami di Jakarta, adanya tenaga honorer di masing-masing Dinas juga tidak cukup efektif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat," tuturnya.

Ia juga meminta selama berada di Kepulauan Riau, agar para pejabat publik dapat bekerjasama dalam melakukan evaluasi.

"Kami datang dengan baik, dan seharusnya kalu mau berdampingan kita dapat sama - sama bekerja. Kami juga tidak ingin di Kepri ini, terjadi peristiwa seperti di Provinsi Jambi kemarin," paparnya.

Editor: Gokli

---