Masyarakat Keluhkan Pemerataan Guru Berstatus PNS di Seluruh Kecamatan di Anambas

BATAMTODAY.COM, Anambas - ‎Kekurangan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil(PNS) mulai dikeluhkan oleh masyarakat Anambas. Salah satunya di Desa Rewak, Kecamatan Jemaja, yakni hanya Kepala Sekolah yang berstatus PNS.

"Guru di SMP Satu Atap Dewa Rewak, Kecamatan Jemaja, hanya satu saja yang berstatus PNS, selain itu Guru Honorer semua. Ini menjadi kekhawatiran kami, gimana nanti kualitas pendidikan di Anambas khususnya di Jemaja," ujar Roni salah satu masyarakat Dewa Rewak, Kamis (17/11/2016).

‎Sementara, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Ayub mengatakan, pihaknya sangat prihatin mendengar keluhan warga tersebut. Dia juga mengkhawatirkan kualitas pendidikan para generasi penerus bangsa‎ di Jemaja.

"Hal ini menjadi perhatian kami, keluhan ini tidak boleh dibiarkan, ke depannya ini akan kami perbaiki. Kita khawatir apakah guru honorer mampu meningkatkan kualitas pendidikan di desa-desa, khususnya pulau terluar seperti Anambas ini. Miris sekali, fasilitas penunjang pendidikan di Rewak masih minim, apalagi lokalnya hanya tiga, sedangkan guru hanya 12 orang," tegasnya.

Sementara, keluhan yang sama juga dilontarkan oleh Kepala Desa Air Putih, Kecamatan Siantan Timur, yakni hanya Kepala Sekolah saja yang berstatus PNS.

"Tolonglah perhatikan kualitas pendidikan di Anambas ini, kami khawatir anak-anak kami tak mampu bersaing dengan daerah lain ketika ingin mengemban bangku perkuliahan nanti," keluhnya.

"Kami juga mempertanyakan status Kepala Sekolah yang jarang berada di tempat, sementara hanya dia yang berstatus PNS," terangnya lagi.

‎Sedangkan, Anggota Komisi I DPRD Anambas, Firman Edy mengatakan, mereka akan segera memanggil Dinas Pendidikan agar melakukan pengawasan di setiap kecamatan, terlebih terhadap kinerja pegawai yang sering tidak masuk sekolah.

"Ini harus ditindaklanjuti ke Dinas Pendidikan, pertama kami meminta pemerataan guru berstatus PNS ke sekolah-sekolah, kedua meminta UPT di Kecamatan melakukan pengawasan terhadap kinerja guru," tegasnya.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas, Rio Rizal mengakui, pihaknya memang kekurangan tenaga pengajar. Standart ideal tenaga pengajar di Anambas berkisar 1518 berstatus PNS, sementara jumlah tenaga pengajar yang ada hanya 496.

"Kita memang banyak kekurangan guru, kita butuh berkisar 1000 tenaga pengajar lagi agar kualitas pendidikan bisa meningkat. Kami juga terkendala untuk mengirim tenaga pengajar ke pulau-pulau, karena yang bersangkutan banyak alasan, yang utama faktor keluarga," tegasnya.

‎Dia menambahkan, moratorium dan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, menjadi penghambat Pemerintah Daerah untuk merekrut tenaga pengajar berstatus Pegawai Negeri Sipil, serta minimnya anggaran daerah menjadi kendala perekrutan honorer.

"Sejak 2014 lalu, perekrutan honorer tidak ada lagi, sehingga tidak ada penambahan tenaga pengajar.‎ Sementara penambahan tenaga pengajar berstatus PNS dihambat oleh Pemerintah Pusat. Adanya tambahan 40 Guru Garis Depan(GGD) dari Kementrian, hanya menutup sedikit lubang yang ada, sementara lubang yang ingin ditutup masih lebar," tegasnya.

Terkait meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan, lanjut Rio, pihaknya telah menganjurkan tenaga pengajar agar mengikuti pelatihan dan bagi honorer mengikuti Universitas Terbuka (UT).

"Program pelatihan tenaga pengajar dari Disdik belum ada, karena terkendala anggaran juga. Sehingga kami menganjurkan inisiatif dari tenaga pengajar itu sendiri untuk mengikuti pelatihan, sedangkan honorer kita anjurkan untuk mengikuti UT," terangnya.

Editor: Udin

---