BATAMTODAY.COM, Anambas - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menegaskan tidak ada koordinasi dari pengelola Pulau Bawah terhadap kebutuhan kayu.

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris mengatakan, pihaknya selalu memanggil para investor yang datang ke Anambas agar membangun mengikuti aturan.

"Secara teknis, mengenai pembangunan dan kebutuhan akan kayu, pihak pengelola Pulau Bawah tidak pernah berkoordinasi. Tetapi yang melakukan pelanggaran itu kan hanya oknum (Paul)," tegasnya, Jumat(7/10/2016).

Salah satu villa Pulau Bawah yang menggunakan kayu ilegal (Foto: fredy Silalahi)

Haris juga menjelaskan, Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) tidak boleh sembarangan mengeluarkan izin untuk menebang kayu. Apalagi, pihaknya telah membuat regulasi terhadap hutan yang boleh ditebang kayunya.

"Distanhut tidak boleh sembarangan mengeluarkan izin. Distanhut juga harus bisa memilah, mana yang merupakan kebutuhan masyarakat untuk membangun atau membuat pompong," jelasnya.

"Kami sudah memerintahkan Distanhut agar mensosialisasikan kepada masyarakat, mana kayu yang boleh ditebang mana yang tidak. Kalau Pulau Bawah kan hanya oknum (Paul) saja yang melanggar‎ aturan," tambahnya lagi.

Sementara Perwakilan Aliansi Penyelamat Hutan Anambas (APHA), ‎Asril Masbah, mengatakan, pembalakan kayu ilegal yang masih marak tidak terlepas dari lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah.

"Pemerintah harus meningkatkan pengawasan, sehingga masyarakat maupun investor tidak sembarangan menebang kayu," katanya.

• Baca: Pembalakan Hutan Picu Air Terjun Temburun Anambas Mengering

Dia juga berharap, aparat penegak hukum agar mengusut semua pelaku illegal logging tersebut. "Jangan hanya satu orang (Paul) yang ditindak. Penebang, pengangkut dan pengguna kayu juga harus diusut jangan tebang pilih, harus merata. Ini kesannya tebang pilih karena hanya satu tersangka saja. Semua diusut, supaya ada efek jera. Bila penting, kayu yang sudah terpasang juga harus disita," tegasnya.

Salah satu villa Pulau Bawah yang menggunakan kayu ilegal (Foto: fredy Silalahi)

"Sebelumnya,‎ kami sudah mengeluarkan surat edaran ke desa-desa agar pembalakan liar dihentikan. Kami juga sudah sosialisasikan untuk mendapat kayu dengan benar, yang melalui administrasi, menerbitkan surat keterangan asal usul kayu. Surat keterangan itu harus dari kepala desa yang telah mendapat pelatihan dan sertifikasi," ujar Sekretaris Dinas Pertanian dan Kehutanan Anambas, Agus Supratman, Kamis (6/10/2016).

Terkait dengan kayu yang digunakan oleh PT Pulau Bawah, lanjut Agus, pihaknya tidak pernah menerima pengajuan ‎dari PT Pulau Bawah akan kebutuhan kayu.

"PT Pulau Bawah hingga saat ini belum ada mengajukan kebutuhan kayu. Pemerintah Anambas tidak dianggap ada, karena mereka telah mengantongi perizinan dari pusat maupun provinsi‎," tegasnya.

Terkait pembalakan liar di Anambas, yang kayunya diduga kuat digunakan untuk pembangunan resot di Pulau Bawah, Ditreskrimsus Polda Kepri telah menetapkan Paul Stephen CD, warga negara Australia, sebagai tersangka penggunaan kayu illegal.

• Baca: Kontraktor Pembangunan Resort di Anambas Ditetapkan Tersangka Illegal Loging

Paul Stephen CD merukontraktor pembangunan resort tersebut milik PT Pulau Bawah tersebut. ‎Ditreskrimsus Polda Kepri juga telah mengamankan barang bukti, berupa belasan nota tanda terima kayu, 1.171 batang kayu meranti jenis resak, 3.999 batang kayu meranti jenis balau dan tiga unit mesin pengolahan kayu. Tersangka Paul Stephen CD saat ini ditahan di Kejaksan Negeri Ranai, setelah kasusnya dilimpahkan dalam tahap dua.

Editor: Udin