BATAMTODAY.COM, Anambas - Aliansi Penyelamat Hutan Anambas (APHA) mengumpulkan tanda tangan masyarakat Anambas untuk penolakan perkebunan milik PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ). APHA saat ini sedang menggesa target 10.000 tanda tangan dari seluruh masyarakat Anambas terkait penolakan PT KJJ yang ingin membuka perkebunan karet seluas 3.605 hektar di Pulau Jemaja.

Koordinator APHA, Arpandi, mengakui hal tersebut juga dilakukan untuk menepis pernyataan Kapolda Kepri Brigjen Polisi Sam Budigusdian, yang mengatakan penolakan dimotori oleh oknum yang menginginkan jabatan direktur di PT KJJ.

"Kita murni ingin menyelamatkan hutan di Anambas demi anak cucu kita ke depannya. Kita juga ‎ingin mendukung Bupati yang menyatakan penolakan terhadap kehadiran PT KJJ. Saat ini, kita sedang mengumpulkan tanda tangan sekaligus cap jempol masyarakat terhadap penolakan PT KJJ. Sebanyak 52 desa yang ada di Anambas akan kita sosor. Tidak hanya melibatkan LSM dan OKP, peran masyarakat juga sangat berpengaruh untuk menjaga hutan," katanya Minggu (5/6/20016).

Pihaknya juga masih menunggu jawaban dari Kapolda Kepri mengenai identitas oknum yang menginginkan jabatan direktur di PT KJJ tersebut. Baca juga: APHA Desak Kapolda Sebut Oknum yang Inginkan Posisi Direktur di PT KJJ

Arpandi menambahkan, setelah mengumpulkan tanda tangan serta cap jempol masyarakat, pihaknya langsung menyerahkan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai bukti bahwa masyarakat menolak kehadiran PT KJJ di Pulau Jemaja.

"Intinya, kita ingin menyelamatkan dan menjaga hutan di Anambas ini. Kita harus syukuri tanpa hutan kita akan menderita. Sebab, air bersih yang kita peroleh adalah dari hutan itu sendiri. Kalau hutan ditebang, tentu masyarakat yang menderita,"‎ tegasnya.

Sementara itu, Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Jasril juga ikut serta menyatakan penolakan terhadap kehadiran PT KJJ. Dia sangat menyayangkan, letak geografis Anambas hanya memiliki 2 persen daratan namun digunakan sebagai lahan perkebunan oleh investor asing.

"Kita bukan anti investor, tetapi kedatangan investor ini berdampak pada sosial. Jangan sampai ada perang saudara, itu yang kita antisipasi. Kita harus satukan suara demi kepentingan kita bersama. Kita harus menyelamatkan hutan," ujar politisi PAN itu.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Masyarakat Pemantau APBD dan APBN (Fortaran) juga telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Ketua Dewan Penasehat LSM Fortaran Fadli Hasan mengatakan, keluhan yang disampaikan oleh masyarakat menjadi dasar atau dorongan untuk mengirimkan surat kepada Presiden. Baca juga: Aliansi Penyelamat Hutan Anambas Tolak Kehadiran PT KJJ

"Dalam surat itu, kita meminta Pak Presiden untuk membatalkan izin yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat kepada PT KJJ. Masyarakat harus memahami, penebangan hutan itu akan berdampak sepuluh atau dua puluh ‎tahun mendatang. Untuk saat ini saja masyarakat sudah kesusahan air, bagaimana bila kayu 3.605 hektare ditebang," terangnya.

Sedikitnya, terdapat 23 dokumen perizinan yang telah dikantongi oleh pihak perusahaan. Dokumen perizinan tersebut meliputi dokumen administrasi perusahaan, termasuk rekomendasi pencadangan lahan untuk areal perkebunan atas nama PT Kartika Jemaja Jaya dengan nomor 505/EK/17 tanggal 5 Januari 1998 dari Gubernur Riau.

Kemudian izin usaha perkebunan nomor 167 tahun 2007 tanggal 3 Mei 2007 yang diterbitkan Bupati Kabupaten Natuna. Lalu keputusan Bupati Kepulauan Anambas tentang pemberian izin lokasi pembangunan perkebunan tanaman karet dengan nomor 135/525.21/v/2009 per tanggal 23 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tengku Mukhtaruddin.

Tak hanya izin dari daerah, pihak perusahaan pun diketahui telah mengantongi sejumlah izin dari Pemerintah Pusat, seperti persetujuan prinsip pencadangan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk pembangunan perkebunan karet PT. KJJ dengan nomor surat S.846/Menhut-II/2009 per tanggal 15 Oktober 2009 oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia kepada Dirjen Planologi Kehutanan. Yang disusul dengan tindaklanjut persetujuan dari Dirjen Planologi Kehutanan kepada PT. KJJ per tanggal 23 Oktober 2009 dengan nomor S.855/VI-KUH/2009.

Menteri Kehutanan pada saat itu juga sudah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan karet atas nama PT. KJJ per tanggal 15 Juni 2011 dan 29 Desember 2011 dengan nomor SK.311/Menhut-II/2011 dan ‎SK.737/Menhut-II/2011. Kemudian rekomendasi teknis perkebunan per tanggal 18 Juni 2015 dari Kementrian Pertanian Dirjen Perkebunan dengan nomor 49/PI.400/E/06/2015, selain beberapa izin yang dikeluarkan oleh BPKM-Pusat.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pun, diketahui kembali mengeluarkan surat ‎seperti rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) tentang kegiatan usaha pembibitan karet dengan no. 08/BKPRD-Rekomendasi/VI/2015 pertanggal 12 Juni 2015. Kemudian izin prinsip untuk pembibitan karet dari Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas per tanggal 29 Juni 2015 dengan no.224/Kdh.KKA.503/06.15.

Izin pemanfaatan kayu (IPK) atas nama PT. KJJ seluas 861,23 hektare oleh Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Provinsi Kepri per tanggal 19 November 2015 dengan NOMOR : 224/SK-DPKP-HUT/XI/2015, serta rekomendasi BKPRD tentang kesesuaian tata ruang yang dikeluarkan oleh ‎Sekretaris Daerah selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas per tanggal 12 Februari 2016 dengan nomor 01/Rekomendasi-BKPRD/II/2016.

Terakhir, melalui surat dari Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementrian Kelautan Perikanan Republik Indonesia, Brahmantya Satyamurti Poerwadi per tanggal 27 Mei 2016 di Jakarta, mereka meminta Kementrian Kehutanan untuk mempertimbangkan atau menghentikan sementara kegiatan usaha perkebunan karet di Pulau Jemaja, sampai dengan dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surat bernomor B 412/DJPRL/PK 430/V/2016 ‎tersebut dikeluarkan, sehubungan dengan pemberitaan di media terkait pemanfaatan Pulau Jemaja oleh PT. KJJ untuk usaha bidang perkebunan karet seluas 3.605 hektare. Dalam butir surat tersebut, disebutkan Pulau Jemaja dengan luas lebih kurang 208,74 meter persegi diprioritaskan untuk kegiatan konservasi pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan budidaya laut pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan dan atau pertahanan dan keamanan Negara sesuai Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

‎Hal ini ditambah dengan Kepmen Kelautan dan Perikanan nomor KEP.35/MEN/2011 tentang Kabupaten Kepulauan Anambas yang dicadangkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) sejak tahun 2011. Tidak hanya itu, merujuk pada Pasal 26A ayat (T) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya, dalam rangka Penanaman Modal Asing harus mendapat izin Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dengan memperhatikan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat nelayan tradisional, kepentingan nasional dan hak lintas damai bagi kapal asing.

‎Ini disampaikan karena PT. KJJ merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan izin prinsip penanaman modal asing dan BKPM dengan kepemilikan modal asing sebesar 95 persen. Pihak KKP pun menilai, kegiatan perkebunan karet di Pulau Jemaja berpotensi menimbulkan dampak penting dan cakupan yang luas, serta bernilai strategis terhadap perubahan lingkungan, mengingat terbatasnya daya dukung lingkungan dan menimbulkan dampak sosial berupa konflik horizontal antar masyarakat di Pulau tersebut, dengan adanya penolakan dari sebagian masyarakat Jemaja.

Pemanfaatan pulau-pulau kecil pun, harus sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepri. Baca juga: Bupati Anambas Tegaskan PT KJJ Harus Berhenti Beraktivitas

Editor: Surya