Samsat Anambas Masih Menginduk ke Natuna, Penerimaan Pajak Belum Maksimal

BATAMTODAY.COM, Anambas - Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengakui pajak kendaraan bermotor salah satu sumber pendapatan daerah. Namun, hal tersebut belum bisa diterima dengan maksimal, karena sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) Anambas masih menginduk ke Natuna.

"Samsat Anambas masih berstatus cabang, sehingga dana bagi hasil (DBH) pajak kendaraan bermotor belum bisa kita terima penuh. Samsat ini akan kita dorong ke Provinsi Kepri agar naik status," kata Abdul Haris, Jumat (1/3/2019).

Menurut Haris, upaya permintaan naik status Samsat telah dilakukan beberapa tahun terakhir ini. Namun belum terealisasi dari Provinsi.

"Sejauh ini kita seperti digantung, kemarin pihak Provinsi ditemui, ada respon akan menindaklanjuti. Tetapi tak terealisasi sampai sekarang," jelasnya.

Terpisah, Kapolres Anambas, AKBP Junoto juga menyayangkan Samsat Anambas masih berstatus cabang. Sehingga banyak kendaraan roda dua maupun roda empat yang tidak peduli tentang administrasi kendaraannya.

"Kita tak bisa salahkan juga pemilik kendaraan, karena alasan mereka logis. Sebagai daerah kepulauan, banyak masyarakat yang enggan mengurus administrasi kendaraan, baik itu bea balik nama kendaraan bermotor maupun memperpanjang masa berlaku STNK. Alasannya yaitu, biaya transportasi yang tinggi menuju Samsat induk," kata Junoto.

Sementara, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Anambas, Azwandi menyampaikan potensi sumber pendapatan dari kendaraan bermotor di Anambas sangat tinggi. Apalagi kendaraan roda dua atau roda empat sudah semakin ramai.

"Memang kesadaran akan tertib administrasi pada kendaraan bermotor sebenarnya tinggi, tetapi karena Samsat induk kita jauh, para pemilik kendaraan enggan mengurus pajak kendaraan. Karena mempertimbangkan rentang kendali menuju Samsat induk," ucapnya.

Salah satu pemilik motor, Andi mengakui administrasi motornya sudah tidak aktif selama 8 tahun. Karena mempertimbangkan rentang kendali menuju Samsat induk.

"Biaya transportasi untuk mengurus administrasi kendaraan ke Natuna begitu tinggi. Misalnya kita tiba di Natuna dan administrasi kendaraan ini selesai dalam satu atau dua hari, kita belum bisa kembali ke Anambas, karena harus menunggu transportasi. Yang pasti biaya selama di Natuna sudah lebih tinggi dibandingkan mengurus administrasi kendaraan. Menurut saya, itulah alasan sebagai besar masyarakat enggan mengurus administrasi kendaraan," ucapnya.

Editor: Yudha

---