FKDM Anambas Gelar Rapat Koordinasi Tingkatkan Kewaspadaan Dini Hadapi Tahun Politik
Oleh : Fredy Silalahi
Kamis | 22-03-2018 | 10:50 WIB
fkdm-anambas.jpg
Suasana rapat koordinasi FKDM Anambas meningkatkan kewaspadaan dini menghadapi tahun politik. (Foto: Fredy Silalahi)

BATAMTODAY.COM, Anambas - Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kabupaten Kepulauan Anambas gelar rapat koordinasi untuk optimalisasi tugas dan fungsi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Memasuki tahun politik menjadi alasan FKDM menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat karena rentan terjadi gesekan di tengah-tengah masyarakat dengan isu kepentingan politik.

"Tahun 2019 kita akan memasuki pesta demokrasi, maka akan banyak kepentingan politik yang dilontar kepada masyarakat. Namun kita harus tetap waspada agar kepentingan politik itu tidak menyebabkan konflik atau perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Melalui rapat koordinasi ini, kita harus satu persepsi, menjaring dan menampung ide-ide untuk meminimalisir terjadinya konflik menjelang Pemilu ini," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Anambas, Khairul Syahadat, Kamis (22/3/2018).

Sementara, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris melalui Staf Ahlinya, Zairin mengatakan pemerintah dan masyarakat harus mempersiapkan diri dalam menjalani tahun politik. Kewaspadaan diri, menurutnya harus tetap ditumbuhkan sehingga meminimalisir terjadinya konflik.

"Menjelang Pemilu maupun Pileg, akan rentan terjadi gesekan-gesekan karena kepentingan politik. Kita masyarakat di perbatasan harus menjaga stabilitas politik untuk menyukseskan Pemilu dan Pileg 2019 mendatang. Saat ini Anambas masih kondusif, kita harus sama-sama menjaga kondusifitas ini," tegasnya.

Kabankesbangpol Provinsi Kepri, Zulhendri mengatakan, fungsi FKDM tidak hanya menjaga stabilitas politik, namun memiliki peran terhadap kondisi nasional. "Ancaman ideologi, ancaman budaya, ancaman sosial, ketahanan ekonomi ini juga harus diwaspadai. Sehingga kita tidak terfokus pada satu titik dan celah penyebab konflik bisa diminamilisir," jelasnya.

Zulhendri menyarankan Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) tim kewaspadaan ini. Dan, perlu sinergitas antara tim kewaspadaan dini dengan intelijen negara.

"Tim kewaspadaan dini harus bekoordinasi maupun bersinergi dengan intelijen negara. Maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas dengan melakukan diklat intel secara berjenjang dan berkelanjutan serta sosialisasi potensi timbulnya konflik di daerah," kata dia.

"Untuk menyukseskan Pemilu dan Pileg 2019, kita harus bersinergi untuk menepis isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik. Kita tidak bisa jalan sendiri," tutupnya.

Editor: Gokli