APBD Kepri Diarahkan untuk Belanja Pembangunan Infrastruktur
Oleh : Charles Sitompul
Jumat | 13-10-2017 | 18:39 WIB
Nurdin-beri-paparan.gif
Nurdin saat memberikan paparan pada sosialisasi perubahaan RPJMD Kepri 2016-2021 (Foto: Charles Sitompul)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun, menegaskan bahwa belanja pembangunan Provinsi Kepulauan Riau di APBD setiap tahunnya harus dibesarkan, sebab dengan begitu masyarakat akan terbantu menikmati, seperti terciptanya lapangan kerja.

"Tadi diskusi saya dan Pak Arif (Sekda Prov Kepri-red) agar belanja modal pembangunan harus dibesarkan," ujar Nurdin usai sosialisasi perubahaan RPJMD Kepri 2016-2021 di Aula Kantor Gubernur Dompak, Jumat (13/10/2017).

Nurdin juga menekankan, hal yang perlu menjadi perhatian dari perubahaan RPJMD 2016-2017 Kepri itu, adalah meningkatkan anggaran belanja modal. Sehingga bisa mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.

"Lewat RPJMD ini, juga dirancang arah pembangunan ekonomi Kepri, sehingga tidak bergantung dengan Batam. Kita punya potensi yang besar. Apalagi pariwisata Kepri adalah urutan ketiga nasional dalam kunjungan wisman," paparnya.

Dengan besarnya belanja pembangunan, seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan dan fasilitas lainnya, selain akan merubah wajah berbagai daerah di Kepri, juga akan menciptakan lapangan pekerjaan.

Nurdin juga menegaskan, setiap OPD di lingkungan Pemprov Kepri harus bisa menerjemahkan arah pembangunan Kepri 5 tahun mendatang sebagaimana yang telah digariskan di dalam RPJMD. Serta meminta dukungan pada semua pihak untuk bekerja sama dalam mendatangkan investasi di Provinsi Kepri.

"Kita berharap industri pariwisata menjadi kekuatan untuk menggerakkan ekonomi daerah ke depan," katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Barenlitbang Provinsi Kepri, Naharuddin MTP, dalam laporannya menyampaikan, perubahan RPJMD dilakukan karena SOTK OPD di Provinsi Kepri mengalami perubahan.

Hal signifikan perbedaan RPJMD terdahulu dengan perubahan RPJMD saat ini, dikatakan Naharuddin, terletak pada indikator kinerja yang lebih memperjelas arah capaian serta skala prioritas pembangunan, yang diarahakan Gubernur pada sektor infrastruktur.

"Dulu misalnya unggul di bidang maritime dan pelayanan dasar, sekarang Gubernur menginginkan infrastruktur menjadi perioritas utama," ujarnya.

Perbedaan signifikan lain dari RPJM 2016-2021 Kepri ditambahkan Naharudin, juga terletak pada indikatif kemampuan anggaran APBD dari target Rp2,3 miliar per tahun pada RPJMD sebelumnya, maka pada RPJMD perubahan ini, ditargetkan sekitar Rp5 triliun APBD 2021 Kepri. Hal itu didasari dari adanya kenaikan pendapatan setiap tahun yang mencapi Rp100 miliar.

"Target pertumbuhan ekonomi kita masih tetap dengan rata-rata 6,5 sampai 6.8 persen," ujarnya.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Kepala OPD, tokoh masyarakat dan akademisi ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, Arif Fadillah, didapuk menjadi moderator diskusi.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Kepri, Aries Fariandhi, memberikan masukan adanya sinergi pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembangunan Kepri.

Editor: Udin


BNN-KEPRI