Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Anggaran KPU untuk Pilwako Dicairkan 3 Tahap, Panwaslu Menyusul
Oleh : Habibie Khasim
Senin | 31-07-2017 | 17:02 WIB
KPU-dan-Lis-TPI.gif Honda-Batam
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah bersama Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria, bersalaman usai menandatangani NHPD (Foto: Habibie Khasim)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Komisi Pemilihan Umum  Daerah (KPUD) Tanjungpinang melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), di Aula Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang, Senin (31/7/2017).

Dalam kesepakatan itu, Pemko Tanjungpinang akan mencairkan anggaran kepada KPU sebanyak 3 tahap, sementara untuk Panitia Pengawas Pemilu dua tahap. Namun itu masih akan menyusul sampai mendapatkan ketua definitif.

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan, Pemko Tanjungpinang menganggarkan dana untuk KPU sebanyak Rp16.866.462.000. Nantinya tahap pertama, anggaran itu akan dicairkan sebesar Rp5,4 miliar.

"Kemudian, untuk tahap kedua akan dicairkan Rp3,6 miliar dan tahap ketiga Rp7,8 miliar," terang Lis Darmansyah dalam sambutannya.

Akan tetapi, Lis tidak menerangkan tanggal atau bulan yang pasti, kapan anggaran tersebut akan dicairkan.

Namun, menurut Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria, nantinya setelah penandatanganan NHPD, KPU akan berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah. Kemungkinan, waktu yang dihabiskan sekitar 2-3 minggu.

"Jadi, kepastian mendapatkan dana tahap pertama sekitar akhir Agustus atau awal September," kata Robby.

Kemudian, terkait anggaran belanja untuk Panwaslu, Lis Darmansyah mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian pelantikan ketua definitif. Anggaran untuk Panwaslu sendiri kata Lis akan dibagi sebanyak 2 tahap.

"Yang jelas, setengah dari dana yang diajukan sudah ada semua, baik itu KPU atau Panwaslu. Kita masih menunggu, setelah semua proses selesai, kita akan salurkan dana tahap pertama," kata Lis lagi.

Menurut Lis, dana untuk Panwaslu, dianggarkan Rp6,2 miliar. Jadi, jika digabungkan dengan anggaran KPU berjumlah Rp27,6 miliar, di mana ada anggaran untuk aparat kepolisian sekitar Rp4,3 miliar.

"Untuk satu kali Pemilu kita menghabiskan dana Rp27 M lebih. Makanya kita harapkan, dengan dianggarkan dana sebesar itu, tahapan Pilkada dapat terlaksana dengan baik, perjalananannya aman dan tertib," kata Lis.

Editor: Udin