Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Egoisme dan Dualisme Pemerintahan di Batam, Pengusaha Menunggu Sampai Kapan?
Oleh : Suci Rahmadani
Jum'at | 16-06-2017 | 16:15 WIB
Bukber-besrsama-AT.gif Honda-Batam
Salah satu pengusaha di Kota Batam, Amat Tantoso (Foto: Suci Rahmadani)

BATAMTODAY.COM, Batam - Kondisi perekonomian di Kota Batam sudah sangat sulit, sehingga pengusaha sudah mulai kebinggungan untuk bertahan berinvestasi di Kota Batam. Apalagi melihat dualisme kepemimpinan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, yang memiliki pola pikir yang berbeda.

Salah satu pengusaha di Kota Batam, Amat Tantoso, mengatakan bahwa Kota Batam berdiri sudah mencapai 40 tahun lebih. Dia minta agar pemerintah dan pengusaha memikirkan perekonomian di Batam yang semakin hari sekalin menurun. Efek lainnya, tingkat penggangguran semakin meningkat akibat perusahan-perusahaan di Batam sudah banyak tutup.

"Dengan ekonomi yang anjlok ini, mari kita bersama-sama memulihkan perekonomian seperti semula. Kita juga meminta BP Batam dan Pemko Batam tidak saling menunjukkan keegoisan masing-masing," katanya kepada BATAMTODAY.COM, Jumat (16/6/2017), dalam acara silaturahmi di bulan Ramadan di Kopitiam Vanilla Hotel.

Kegiatan silaturahmi itu juga turut mengundang Ketua Masyarakat Pesisir Kota Batam Awang Rajab, Rustam Efendi Bangun beserta 58 orang yang tergabung di dalam perkumpulan/ organisasi daerah di Batam.

Selain melakukan berbuka puasa di Bulan Ramadan, kegiatan itu juga membahas perekonomian Kota Batam yang semakin hari, semakin merosot.

"Perbincangan dengan persatuan pemuda tempatan ini, meminta kepada pemerintah untuk memikirkan perekonomian di Batam. Tidak menunjukkan keegoisan masing-masing antara BP Batam dan pemerintah yang memiliki kesalahpahaman. Sebab itu semua berdampak terhadap masyarakat kecil," ujarnya.

Di daerah Bintan dan Karimun misalnya, roda pemerintahannya di bawah naungan Bupati. Sementara Batam memiliki memiliki dualisme pemerintahan yang unik yakni, BP Kawasan yang merupakan utusan Presiden dan Wali Kota.

"BP Batam tidak harus dibubarkan, tapi biarlah wewenangnya di bawah kendali Wali Kota saja, dan sama-sama untuk membangun perekonomian Kota Batam agar semakin meningkat lagi," pungkasnya.

Menurutnya, masyarakat Kota Batam dan putra daerah, semakin lama sudah mulai berkurang dan mulai lari ke daerah lain untuk mencari pekerjaan, agar bisa melanjutkan kehidupan bersama keluarganya masing-masing.

"Sekarang ini aja, penjual tidak mampu untuk menyewa dan saya gratiskan agar masyarakat masih bisa mendapatkan penghasilan walaupun sedikit. Bahkan dengan ekonomi merosot ini, saya binggung untuk memberi gaji karyawan sebanyak 800 orang, karena setiap usaha yang saya buat tidak ada untung malah rugi," tandasnya.

Editor: Udin