Masa Depan FTZ Batam

BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih mengatakan Presiden RI Joko Widodo menginginkan Batam lebih baik dan menarik dari kondisi yang ada saat ini.

"Presiden inginnya Batam lebih menarik, lebih baik, bukan lebih buruk. Maka kami mengumpulkan masukan-masukan dari berbagai pihak di Batam," kata Sri Adiningsih saat menjadi panelis dalam Facus Group Discussion (FGD) 'Masa Depan FTZ Batam' yang diselenggarakan BATAMTODAY.COM bekerjasama dengan Ombusdman RI di Montigo Resorts Batam, Kamis (25/2/2016).

Ia mengatakan, Batam adalah wilayah terdepan sehingga Presiden menginginkan pembangunan dipercepat dengan seluruh fasilitas bertaraf internasional agar tidak jauh ketinggalan dengan negara tetangga.

"Presiden menginginkan kenaikan daya saing, jadi juga membutuhkan komitmen dari daerah. Kami menampung semua masukan dari daerah, karena daerah juga harus berkomitemen," katanya.

Sri mengatakan keistimewaan dan kemudahaan yang saat ini sudah diberikan pada Batam tidak mungkin dikurangi, apalagi diperburuk.

Fasilitas yang sudah akan dipertahankan, bahkan akan ditambah agar Batam memiliki daya saing tinggi dalam investasi. Masukan dari berbagai pihak dalam pertemuan ini akan kami sampaikan ke Presiden agar menjadi bahan pertimbangan untuk memajukan Batam," katanya.

• Baca: Wantimpres Tegaskan Fasilitas FTZ Tidak Dikurangi, Malahan akan Ditambah

Ia meminta pengusaha dan pihak-pihak yang ada di Batam tidak resah terhadap pembahasan mengenai pengelolaan kawasan Batam yang tengah dilakukan oleh pemerintah.

"Pemerintah sekarang komitmen untuk menaikkan investasi secara signifikan. Paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan dalam rangka itu, nanti akan berlanjut paket kebijakan lain," ujarnya.

Dia mengatakan Batam harus tumbuh pesat dengan segala kemudahan yang diberikan agar menjadi percontohan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Dewan Pakar Kadin Batam, Ampuan Situmeang, mengatakan, kegaduhan yang terjadi di Batam bukan masalah status apakan FTZ ataupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), namun karena tidak ada Peraturan Pemerintah yang mengatur kewenangan dua lembaga (BP Batam dan Pemkot Batam) yang berdampak pada percepatan pembangunan dan investasi.

"Permasalahan bukan FTZ atau KEK, namun otonomi yang tidak bisa dilaksanakan akibat belum ada PP yang mengatur dua lembaga," katanya.

Kalau ingin Batam tumbuh pesat, kata Ampuan, pemerintah pusat harus mengeluarkan PP yang mengatur kewenangan Pemko dan BP Batam. "Kalau memang pusat memutuskan KEK, ya harus diterima. Yang jelas harus ada peraturan mengenai kewenangan masing-masing lembaga," kata Ampuan.

Sementara Pieter Vincent, perwakilan Kabil Industrial Estate, mengatakan, apapun keputusan pemerintah pusat adalah demi iklim investasi di Batam yang lebih baik dari kondisi saat ini.

FGD ini diikuti ratusan pengusaha PMA/PMDN yang berinvestasi di Batam. Hadir juga Walikota Batam terpilih Muhammad Rudi, Kepala BP Batam Mustofa Widjaja, Anggota DPRD Batam, Kepala BKPM Provinsi Kepri Asman Taufik, Dewan Pakar Kadin Batam Ampuan Situmeang, Konsulat Jenderal Singapura di Batam Gavin Chay, dan sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Batam.

Editor: Surya