Wantimpres Tegaskan Fasilitas FTZ Tidak Dikurangi, Malahan akan Ditambah

Masa Depan FTZ Batam

Wantimpres Tegaskan Fasilitas FTZ Tidak Dikurangi, Malahan akan Ditambah

Oleh : Irawan

Kamis | 25-02-2016 | 17:38 WIB

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih dan mantan Ketua Ombusdman RI Danang Girindrawardana saat menjadi panelis FGD 'Masa Depan FTZ Batam' yang diselenggarakan BATAMTODAY dan Ombusdman RI di Hotel Mortigo Resort

BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih menegaskan, pemerintah tidak akan mengurangi fasilitas free trade zone (FTZ) Batam meskipun ada perubahan nomenklatur FTZ Batam menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK). Bahkan, pemerintah justru akan menambah fasilitas yang ada agar Batam lebih menarik lagi di mata investor.

"Tidak mungkin dikurangi, apalagi lagi diperburuk. Fasilitas yang sudah akan dipertahankan, bahkan akan ditambah agar Batam memiliki daya saing tinggi dalam investasi. Masukan sudah saya catat semua," kata Sri Adiningsih saat menjadi panelis dalam Focus Grup Discussion (FGD) 'Masa Depan FTZ Batam' yang diselenggarakan BATAMTODAY bekerjasama dengan Ombusdman RI di Montigo Resorts, Batam, Kamis (25/2/2016).

Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjutnya, tidak akan mengurangi fasilitas FTZ yang sudah ada, karena memandangkan Batam menjadi etalase pertumbuhan ekonomi dunia dan daerah-daerah lain di Indonesia.

"Nampaknya tidak dikurangi, Batam bisa menjadi pertarungan kita di Asia. Batam etalase ekonomi Indonesia di dunia dan Batam bisa menjadi contoh bagi daerah lain," katanya.

Karena itu, ia meminta dunia usaha di Batam untuk tidak resah terhadap pembahasan pengelolaan Batam yang dilakukan pemerintah. "Pemerintah masih berdiskusi, seakan-akan investasi di Batam mau mati saja. Buktinya, dari data realisasi PMA maupun PMDN ada peningkatan," ujarnya.

Ketua Wantimpres mengkuatirkan, banyaknya kekuatirkan dari berbagai pihak mengenai masa depan investasi di Batam bakal suram atau mati suri. Sebab, sebagian besar negara di dunia tengah mengembangkan FTZ seperti di Batam yang tengah dikembangkan di Afrika.

"Pemerintah sekarang komitmen untuk menaikkan investasi sangat besar. Paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan dalam rangka itu, nanti akan berlanjut paket kebijakan lain," katanya.

Komitmen pemerintah itu, antara lain diwujudkan dengan membangun berbagai infrastruktur seperti pelabuhan guna menunjangkan iklim investasi, selain menerbitkan berbagai peraturan yang ada.

"Bapak Presiden juga telah meminta Mendagri untuk mencabut 3.000 perda bermasalah karena dianggap menghambat investasi," katanya.

Bahkan Badan Koordinasi Pelayanan Modal (BKPM) maupun pemerintah daerah juga telah menerbitkan pelayanan terpadu satu pintu (one stop service).

"Jadi soal Batam, pemerintah tidak menghambat, malahan akan lebih baik. Intinya mau apa namanya, yang penting bajunya sama. Ini yang akan kita sampaikan ke Presiden," katanya.

Sedangkan mantan Ketua Ombusdman RI Danang Girindrawardana mengatakan, Indonesia menghadapi persaingan ekonomi di antara negara-negara dunia. Baca juga: Peserta FGD Batamtoday-Ombudsman RI Membeludak

"Saya yakin akan ada solusi secepatnya supaya dalam pelayanan dasar investasi dapat dipenuhi. Kewenangan harus bisa dikonversikan, apapun namanya bajunya itu (FTZ, red)," kata Danang.

Danang menambahkan, aksi unjuk rasa di Batam tidak boleh menghambat investasi, karena akan merugikan Indonesia di dunia internasional.

"Pemerintah daerah tidak bisa mendiamkan, BP Batam, polisi dan kejaksaan jangan didiamkan, tidak boleh aksi unjuk rasa sampai melakukan penghadangan. Tidak boleh lagi," katanya.

Jika hal itu bisa diatasi, maka Batamb bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekononomi Asia.

Editor: Surya