14 Tahun Reformasi Dibajak Rezim Pemodal

Mari Selamatkan Indonesia dari Neoliberalisme

SURABAYA, batamtoday -- Empat Belas tahun yang lalu, reformasi telah menjatuhkan Rezim Suharto dan merupakan satu sejarah kemenangan rakyat Indonesia melawan otoritarian. Namun, formulasi yang bergulir hingga saat ini justru reformasi ala rejim global neoliberalisme.

Sehingga, selama 12 tahun perubahan yang besar itu diisi oleh orang-orang yang sejalan dengan ideologi kapitalisme. Begitu juga agenda-agenda neoliberalisme dikedepankan menjadi dasar tatanan pembangunan, yang tentu saja tidak akan pernah menyejahterakan rakyat.

Demikian disampaikan Catur Wibowo, Koordinator Solidaritas Darurat Nasional (SDN) Jatim, melalui siaran pers yang diterima batamtoday, Senin (21/5/2012). "Reformasi telah dibajak oleh kelompok kapitalis yang masuk ke dalam tubuh negara," ungkapnya.

Kegagalan reformasi, lanjutnya, diperlihatkan oleh makin maraknya korupsi di tingkat elit. Mereka membuat banyak kebijakan yang menguntungkan pemodal dan menyengsarakan rakyat. Akibat sistem neoliberalisme, rakyat saat ini menderita kemiskinan yang parah.

"Meski menjadi kelas sosial yang paling banyak menyumbang bangunan ekonomi, politik, sosial di Indonesia, buruh, tani dan nelayan merupakan kelas terdepan yang kehidupannya telah dihancurkan program neoliberal," ujar Catur.

Fakta-fakta kebijakan yang telah, sedang dan akan menghancurkan buruh, tani dan nelayan, ia menambahkan, yakni kaum buruh Indonesia masuk dalam Politik Upah Murah, kerja kontrak dan outsourcing serta ancaman PHK secara sewenang-wenang.

Demi kepentingan investor nasional dan asing, sambungnya, tanah Petani dan Rakyat dirampas secara sepihak, yang mana dalam beberapa kasus menggunakan aparat keamanan. Bahkan, penguasaan tanah oleh investor diperbolehkan hingga jangka waktu 95 tahun – jangka waktu penguasaan yang belum pernah diberikan, bahkan pada zaman kolonial Belanda sekalipun.

"Bandingkan dengan masa Hindia-Belanda yang hanya diperbolehkan menyewa tanah selama jangka waktu 75 tahun (hak erfacht)," ungkapnya.

Menurutnya, nelayan Indonesia menghadapi problem dalam hal akses dan kontrol atas wilayah pesisir dan laut, pengkaplingan laut dan pesisir, pencemaran laut oleh buangan limbah perusahaan tambang, penyusutan wilayah mangrove akibat praktek reklamasi pantai yang menyingkirkan wilayah kelola nelayan tradisional.

Ia juga menilai rezim SBY gagal menjamin kepastian warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang dinyatakan pemerintah telah menaikkan anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBN, yang senyatanya diterima publik hanya sekitar 9 persen, sisanya lebih banyak digunakan untuk kepentingan birokrasi, pendidikan bagi aparatus pendidikan serta menjadi jarahan koruptor.

"Seharusnya, anggaran 20 persen ini dialokasikan sebagai dana pendidikan untuk rakyat, sehingga generasi baru dapat sekolah hingga perguruan tinggi. Parahnya, rezim SBY justru menyelamatkan kapital para investor modal besar, dengan menyerahkan negara ini untuk dikeruk besar-besaran sumberdaya alam dan tambangnya oleh kaum pemodal, utamanya pemodal asing," paparnya.

Gerakan Reformasi yang berpuncak pada pendudukan parlemen pada tahun 1998 merupakan puncak dari perlawanan rakyat yang cukup panjang terhadap Rezim Soeharto. Tetapi, substansi reformasi itu pada akhirnya berhasil diambil-alih oleh oligarki partai borjuasi yang didukung rezim neoliberal, sehingga arah reformasi yang digagas gerakan rakyat tidak tercapai.

Pada perkembangannya, rezim neoliberal sukses dalam mengebiri dan memecah belah konsolidasi gerakan rakyat, sehingga arah reformasi bukan lagi untuk membangun demokrasi politik dan ekonomi versi rakyat, melainkan menjadi kepentingan rezim neoliberal dan oligarki borjuasi yang mengabdi padanya.

"Inilah problem kita. Harus segera disadari sebagai kekalahan yang tak boleh diulang lagi. Gerakan perlawanan rakyat saat ini harus kembali bangkit melawan rezim yang otoritarian dan neoliberal, sebagaimana kebangkitan nenek moyang kita saat bersatu dalam semangat nasionalisme melawan rezim kolonial," ungkapnya lagi.

Carur Wibowo pun menyerukan, "Mari selamatkan Indonesia dari perdagangan dan investasi bebas. Mari selamatkan kekayaan alam Indonesia dari krisis ekologi. Mari selamatkan Indonesia dari krisis korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Mari selamatkan buruh, petani dan nelayan dan perempuan dari krisis. Mari selamatkan Indonesia. Mari berhimpun dalam satu barisan Menggugat dan Melawan Neoliberalisme hingga terwujudnya kesejahteraan dan demokrasi rakyat yang sejati."

---