Ini Tuntutan Mahasiswa saat Unjuk Rasa di Kantor DPRD Kepri

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Unjuk rasa ratusan mahasiswa di Kantor DPRD Kepri mengeluarkan dua jenis tuntutan yakni yang bersifat nasional yang ditujukan ke pemerintah pusat dan kepada Pemerintah Provinsi Kepri.

Ketua BEM Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (Stisipol) Tanjungpinang, Abdul Rajab memamparkan, adapun tuntutannya kepada Pemerintah Pusat antara lain, senantiasi menempatkan Pancasila sebagar hirarki tertinggi berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak ada lagi aturan perundang-undangan yang pro rakyat.

Kemudian, mengacam sejumlah tindakan kekerasan oleh aparat penegak hukum kepada pengunjuk rasa di berbagai daerah, mendesak Presiden Jokowi merevisi Perpres tentang Tenaga Kerja Asing yang dinilai tidak pro rakyat. Lalu, menolak kebijakan impor oleh Pemerintah Pusat yang merugikan para petani lokal serta menolak adanya pertemuan International Monetary Found (IMF) yang dilaksanakan di Bali 28 Oktober mendatang.

"Dan, kami juga mengecam meningkatkanya hutang luar negeri," tegasnya, Selasa (25/9/2018).

Selain itu tuntutan yang bersifat nasional, massa juga menuntut Pemprov Kepri yang dinilai gagal dalam mewujudkan visi misi menjadikan Kepri sebagai negeri tamadun maritim. Adapun tuntutanya yakni, mendesak DPRD mengevaluasi kinerja Pemprov Kepri hingga berusia 16 tahun ini.

Kemudian, meminta Pemprov Kepri lebih pro aktif mengatasi dan menyikapinya segala permasalahan sosial yang menyebabkan terperosoknya mental generasi muda. Lalu, meminta Pemprov mengatasi masalah defisit anggaran yang saat ini terjadi.

"Dan kami juga menolak para birokrat yang bermental korup di lingkungan Pemprov Kepri," katanya.

Editor: Yudha

---