Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Musrenbang Resmi Ditutup, Prioritaskan Program Penunjang Visi Misi Bupati Karimun
Oleh : Freddy
Kamis | 22-03-2018 | 16:38 WIB
musrenbang-karimun1.jpg Honda-Batam
Sekda Karimun Moch Firmansyah menyaksikan penandatanganan hasil kesepakatan oleh utusan tokoh masyarakat karimun H.Lawi. (Foto: Freddy)

BATAMTODAY.COM, Karimun - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Karimun yang berlangsung dari tanggal 20 - 22 Maret 2018 secara resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah Muhammad Firmansyah, Kamis (22/3/2018) siang.

Muhammad Firmansyah, mengucapkan terima kasih atas sumbangsih pemikiran yang telah disampaikan dalam kegiatan Musrenbang Kabupaten Karimun tahun 2018. Terkait banyaknya usulan kegiatan yang disampaikan, akan ditampung dulu.

Dijelaskan, dengan kemajuan tekhnologi sekarang ini, tata kelola semuanya dilakukan secara elektronik. Jika tidak dimasukkan dalam e-planning tidak akan muncul usulan.

"Kepala Baperlitbang sudah menyampaikan, kalau sekarang ini sistem tata kelola sudah menggunakan sistem e-planning dan tidak akan ada lagi perubahan-perubahan setelah KUA PPAS. Menggunakan sistem elektronik, tata kelola akan lebih teliti. Apalagi menggunakan sistem e-planning, semua usulan itu akan terkoneksi," terangnya.

Muhammad Firmansyah mengingatkan kepala OPD yang mengalami perubahan dalam struktur harus segera merubah dan melakukan penyesuaian segera mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

"Kami bersama OPD juga mengusulkan kegiatan skala prioritas ke Provinsi Kepri maupun ke pemerintah pusat dan pengusulan dilakukan dengan sistem elektronik," tegasnya.

Sementara, Ketua Panitia Pelaksana Musrenbang, Djunaidi mengatakan, seluruh usulan sudah ditampung dan diprioritaskan program yang menunjang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama lima tahun memimpin Kabupaten Karimun.

"Dengan banyaknya usulan yang disampaikan pada Musrenbang tentunya tak semua dapat dimasukkan karena keterbatasan anggaran. Tetapi untuk mengurangi beban pemerintah daerah, perlu dukungan dari kalangan dunia usaha dan peraturan daerahnya pun sudah ada," terang Djunaidi.

Editor: Yudha