Aunur Rafiq Buka Musrenbang Kabupaten Karimun 2018

BATAMTODAY.COM, Karimun - Bupati Karimun Aunur Rafiq membuka secara resmi acara Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Karimun tahun 2018, yang digelar di gedung serbaguna Nilam Sari, Kantor Bupati Karimun, Selasa (20/3/2018).

Dalam sambutannya, Aunur Rafiq menjelaskan, Musrenbang ini merupakan kegiatan penting dalam menyusun rencana pembangunan Karimun selama lima tahun ke depan. Ia juga berpesan, pembahasan yang dilakukan dalam Musrenbang Kabupaten ini, kiranya dapat disikronkan dengan Musrenbang yang dilakukan di tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan.

"Perencanaan pembangunan di Kabupaten Karimun sudah memakai sistem e-learning planning dan dengan sistem ini tidak akan ada lagi yang masuk setelah KUA PPAS dan semuanya sudah terkunci dengan sistim elektronik ini," jelas Aunur Rafiq.

Terkait dengan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Karimun berdasarkan hasil reses anggota dewan dan aspirasi dari masyarakat, Aunur Rafiq mengatakan akan ditampung dulu, namun sebagian besar ruang yang disampaikan dalam pokok-pokok pikiran DPRD, sudah nyambung dan segera direalisasikan.

"Mengenai keluhan dari kelurahan terkait dana untuk kegiatan MTQ yang dirasakan menjadi beban bagi lurah, sebenarnya sudah dialokasikan. Tetapi tentunya jumlahnya tidak banyak," kata Aunur Rafiq.

Lebih jauh Rafiq menjelaskan, dana APBD Provinsi Kepri yang digelontorkan bagi pembangunan di Kabupaten Karimun secara keseluruhan berkisar Rp65 hingga Rp70 miliar saja. Bahkan dibandingkan Kota Tanjungpinang masih jauh lebih besar yang mereka terima.

Sementara Anggota DPRD Kabupaten Karimun, Sulfanov Putra, dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD, mengatakan bahwa masih banyak yang tidak terakomodir, sehinggga melalui DPRD dari hasil reses inilah yang nantinya disampaikan dalam Musrenbang tingkat Kabupaten Karimun itu.

Sulfanov Putra menegaskan, dari beberapa kali hasil Musrenbang hendaknya jangan hanya bersifat seremonial belaka, namun usulan yang sudah dimasukkan bisa dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam APBD.

Sulfanov pun membeberkan, dari hasil reses dan rapat kerja alat kelengkapan DPRD Kabupaten Karimun, di antaranya masalah pendidikan yang masih minim terutama rehab ruang kelas serta pengadaan mobilier untuk kawasan pulau terpencil.

Selain itu, banyak Lurah yang mengeluh terkait tidak dianggarkan biaya yang menunjang pelaksanaan MTQ. Di bidang kesehatan pun, banyak Puskesmas yang tidak layak atau memenuhi standar sehingga berdampak terhadap pelayanan ibu hamil.

"Nanti apa yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Karimun ini akan kita sampaikan secara tertulis kepada Bupati Karimun," kata Sulfanov Putra.

Kepala BPKP Provinsi Kepri, Panijo Akan, menjelaskan tentang e-planning. Menurutnya paradigma perencanaan sudah harus berbasis tehnologi dengan menggunakan aplikasi.

Menurut Panijo, memang tidak semua bisa diakomodir dan pihaknya melihat masih banyak keleman dalam penyusunan rencana pembangunan. Selain itu partisipasi masyarakat dirasakan kurang.

Ke depannya, kata Panijo lagi, kalau sistem informasi daerah sudah terintergrasi dan kalau selama ini perencanaan belum ada, maka harus dibuat suatu terobosan dari perencanaan hingga pelaporan, sehingga bisa terintergrasi.

Staff Bappeda Provinsi Kepri, Ir Lamidi, hanya menjelaskan tentang arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan Kepala Bapelitbang Kabupaten Karimun, Djunaidi, mengatakan Musrenbang kabupaten ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019.

Kegiatan Musrenbang yang mengambil tema "Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur serta memperkuat sinergitas dunia usaha dalam membangun Kabupaten Karimun yang berdaya saing maritim" itu, akan berlangsung selama 3 hari yang diisi dengan diskusi kelompok.

Editor: Udin

---