Pers Berperan Penting dalam Pengawasan Dana Desa

BATAMTODAY.COM, Padang - Peran pers sangat penting dalam mengawasi program-program yang didanai dana desa secara profesional, etis dan obyektif.

Hal ini disampaikan Ketua DPD RI, Oesman Sapta dalam dialog bertajuk "Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Desa" yang digelar dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional 2018 di Hotel Kyriad, Padang, Sumatera Barat, Selasa (7/2/2018).

Dialog yang digelar Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini menghadirkan beberapa narasumber antara lain Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo; Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas; Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Budiman Tanuredjo dan Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam.

Acara juga dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Arbit dan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono. Tampak hadir pula sejumlah pimpinan alat kelengkapan seperti Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris, Wakil Ketua Komite II DPD RI Kadek Arimbawa, Ketua PPUU DPD RI Gede Pasek.

Oesman Sapta mengatakan tugas konstitusional DPD RI sebagaimana diamanatkan undang-undang adalah mengawal dan menyalurkan aspirasi daerah, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk pengawasan dana desa.

"Saat ini, tidak kurang dari 60 triliun rupiah digulirkan untuk dana desa. Bahkan, jumlah dana desa ini akan terus meningkat di masa-masa mendatang," kata Senator asal Kalimantan Barat ini.

Padahal, perlu disadari kapasitas para penyelenggara pemerintahan desa dalam hal pengelolaan keuangan belum pada tingkat yang diharapkan. Tetapi, hal itu bukan sepenuhnya kesalahan dari Kepala Desa dan perangkatnya.

"Kita tidak boleh menyalahkan para Kepala Desa dan perangkatnya. Tentu kita semua justru harus memberikan pendampingan kepada teman-teman kita di desa, supaya politik otonomi desa yang kita pilih benar-benar memberi manfaat seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat desa," ujarnya.

Tambahnya, sukses pengelolaan dana desa adalah sukses semua pihak, termasuk Media. Untuk itu, jangan sampai Media justru menjadi bagian dari masalah dalam pengelolaan dana desa, misalnya dengan pemberitaan yang negatif dimaksudkan menekan atau memeras Kepala Desa.

"Dengan kata lain, bagaimana kita menjadikan Media sebagai solusi, bukan sebagai bagian dari masalah. Sebagai pihak yang bebas mengkritik, tentu saja rekan-rekan Media juga harus terbuka terhadap kritik," tambahnya.

Untuk itu, DPD RI siap melakukan kerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia. Bahkan bila dimungkinkan kerja sama tripartit antara DPD RI, PWI dan pemerintah.

Sementara itu Ketua PWI, Margiono dalam sambutannya mengatakan DPD akan melibatkan Media untuk mengawasi program-program yang menggunakan dana desa. Namun, menjadi tugas dan kewajiban dari Media untuk ikut bersama-sama mengawasi dana desa tersebut.

"Jadi silahkan 'peralat' kami untuk mengawasi pengawasan terhadap implementasi dana desa. Karena memang itu tugas kami untuk melakukan sosial kontrol. Itu penting bagi kami karena artinya kami ikut berperan dalam sistem pembangunan daerah," jelasnya.

Editor: Surya

---