Demi Mencukupi Biaya Operasional, Kusni Terpaksa Jual Pangan Olahan Tanpa Izin Edar

Demi Mencukupi Biaya Operasional, Kusni Terpaksa Jual Pangan Olahan Tanpa Izin Edar

Oleh : Gokli Nainggolan

Rabu | 17-02-2016 | 20:22 WIB

Kusni saat menjalani sidang di PN Batam. (Foto: Gokli Nainggolan)

BATAMTODAY.COM, Batam - Kusni alias Kok Tiong, terdakwa pengedar pangan olahan tanpa izin edar dari BPOM RI disidang di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (17/2/2016) sore. Ia mengaku terpaksa menjual produk tersebut untuk menutupi biaya operasional perusahaan.

Kusni, saat diperiksa sebagai terdakwa mengakui ratusan pack pangan olahan yang disita petugas BPOM Kepri dari Komplek Refindo blok B nomor 1, Batuampar belum memiliki izin edar. Selain terpaksa, Kusni juga mengakui pangan olahan berbagai merek itu baru diimpor dari pabrik Kee Wee Hup Kee Food Manufacture di Malaysia.

"Produknya masih bagus dan baru diimpor dari Malaysia. Memang izin edarnya belum ada, masih proses pengurusan ke BPOM," kata Kusni.

Sebelum memeriksa terdakwa, Majelis Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo, Juli Handayani dan Muhammad Chandra juga meminta keterangan dari saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Barnad.

Saksi, pegawai BPOM Kepri Sri Anggraini menerangkan produk yang diedarkan CV Ego Sunter Sukses Mandiri tidak memiliki izin edar. Sebelum dilakukan penindakan, kata saksi, pihak perusahaan pengimpor makanan olahan dari Malaysia itu sidah diperingati, tetapi tidak tidak diindahkan.

"Izin edar pangan olahan itu belum ada. Selaku importi dan distrubutor, perusahaan itu harus bertanggung jawab menarik dari pasar. Sudah diperingati, tetapi tidak dijalankan, masih terus diedarkan," kata saksi.

Menurutnya, senua jenis obat dan makanan yang diedarkan di pasaran harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Sebelum izin itu ada, produk belum bisa diedarkan.

"Setiap merek harus memiliki izin edar. Masa berlaku sampai 5 Tahun. Dulu perusahaan itu sudah punya, tetapi Tahun 2015 izin edarnya mati dan tidak diperpanjang," kata saksi.

Usai mendengar keterangan saksi dan terdakwa, Majelis Hakim kembali menunda sidang sampai satu minggu. Sebulum menutup sidang, Majelis memerintahkan JPU untuk menyiapkan surat tuntutan terhadap terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan JPU melanggar pasal 142 UU RI nomor 18 Tahun 2012, Tentang Pangan. Ancaman hukuman sesuai pasal tersebut paling lama 2 Tahun penjara atau denda Rp4 miliar.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Menkeu Minta Bea Cukai Perhatikan Masukan Masyarakat dan Tingkatkan Pelayanan

Pupus Mimpi Korsel Tampil di Olimpiade 2024, STY Minta Maaf

Disingkirkan Indonesia, KFA Minta Maaf Korea Gagal ke Olimpiade

Satgas Bakal Gandeng Interpol Berantas Judi Online di Indonesia

LHP Keuangan Pemkab Bintan TA 2023 Kembali Raih Opini WTP

Terancam Diblokir AS, TikTok Siap Beri Perlawanan di Pengadilan

Miris, Kubangan Air di Jalan Rusak Jadi Wahana Bermain Anak-anak Desa Teluk Sasah

Puluhan Siswa PSHT Cabang Bintan dan Tanjungpinang Ikuti Kenaikan Tingkat di MTs Teluk Sasah

BPOM Gerebek Lokasi Pembuatan Kosmetik Ilegal di Tanjung Uban

Satpolairud Polres Karimun Gagalkan Penyelundupan PMI Ilegal di Pantai Pelawan Meral Barat

Partai Demokrat Kepri Beri Sinyal Dukung H. Muhammad Rudi di Pilgub Kepri 2024

Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, DPD RI Apresiasi OJK Blokir Rekening Pelaku

Polda Metro Jaya Ungkap Praktik Judi Online yang Dipasarkan Melalui YouTube Beromzet Rp 30 M

KKP Amankan Kapal Ikan Malaysia di Selat Malaka

Kejari Batam Beri Penerangan Hukum di Kecamatan Batu Aji