Datangi DPRD Anambas, Kades Desak Pemerintah Bayarkan Dana Tunda Salur

Datangi DPRD Anambas, Kades Desak Pemerintah Bayarkan Dana Tunda Salur

Oleh : Alfredi Silalahi

Rabu | 10-02-2016 | 15:55 WIB

Ilustrasi.

BATAMTODAY.COM, Anambas - Sejumlah kepala desa mendatangi Kantor DPRD Anambas untuk mendesak lembaga legislatif itu agar meminta pemerintah membayarkan dana tunda salur yang seharusnya dibagikan pada tahun 2015.

Kepala Desa Tarempa Barat, Azmarandi mengatakan anggaran operasional desa sebesar Rp 130 juta yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2015 lalu. Namun karena anggaran tidak cukup anggaran tersebut tidak dibayarkan oleh pemerintah.

"Karena anggran tunda salur tidak dicairkan, kami kewalahan. Bahkan, seluruh perangkat desa tidak mendapatkan gaji selama 3 bulan," ujar Azmarandi kepada sejumlah wartawan, Rabu(10/2/2016).

Azmarandi juga menambahkan dirinya bersama kepala desa yang lain mendesak kepada DPRD agar dana tunda salur tersebut ada kejelasan pembayarannya. Menurutnya memang sudah ada surat dari Sekda Pemkab Anambas jika anggaran tersebut, dimasukkan dalam APBDes tahun ini.

"Memang sudah ada surat yang menyatakan agar anggaran itu dimasukkan dalam APBDes. Namun dalam surat itu belum ada kepastian kapan anggarannya dicairkan, masih tergantung dana transfer dari Pusat. Berarti belum ada kepastian pembayaran,kalau anggaran pusat tidak masuk berarti anggaran juga belum dicairkan," tegas Azmarandi

Azmarandi juga mengancam akan menutup kantor desa jika anggaran tersebut tidak dicairkan. Pasalnya anggaran operasional desa tidak ada lagi. Sementara anggaran aparatur desa yang harus dibayarkan setiap bulannya untuk perangkat RT sebesar Rp 700 ribu,untuk RW Rp 800 ribu,dan kadus Rp 900 ribu.

"Jika anggaran tidak cair kami terpaksa menutup kantor desa,kami tidak mau tahu anggaran itu harus cair. Saya sebagai kepala desa punya beban moral juga, tapi kalau sudah begini tentunya kami akan melakukan rapat dengan warga desa dan membuat berita acaranya. Apa yang akan ditempuh desa nanti lah sesuai dengan berita acara yang telah dibuat," katanya.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Imran mengatakan pihaknya sudah menerima aspirasi dari perangkat desa. Dalam rapat tersebut, DPRD akan menunggu Sekda Anambas kembali dan langsung memanggilnya.

"Kita tunggu Sekda Anambas kembali, dan langsung kita panggil. Pemkab Anambas wajib membayar anggaran operasional desa karena itu merupakan gaji perangkat Desa. Pemkab Anambas diwajibkan membayar itu,karena itu adalah utang mereka," kata Imran.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Menkeu Minta Bea Cukai Perhatikan Masukan Masyarakat dan Tingkatkan Pelayanan

Pupus Mimpi Korsel Tampil di Olimpiade 2024, STY Minta Maaf

Disingkirkan Indonesia, KFA Minta Maaf Korea Gagal ke Olimpiade

Satgas Bakal Gandeng Interpol Berantas Judi Online di Indonesia

LHP Keuangan Pemkab Bintan TA 2023 Kembali Raih Opini WTP

Terancam Diblokir AS, TikTok Siap Beri Perlawanan di Pengadilan

Miris, Kubangan Air di Jalan Rusak Jadi Wahana Bermain Anak-anak Desa Teluk Sasah

Puluhan Siswa PSHT Cabang Bintan dan Tanjungpinang Ikuti Kenaikan Tingkat di MTs Teluk Sasah

BPOM Gerebek Lokasi Pembuatan Kosmetik Ilegal di Tanjung Uban

Satpolairud Polres Karimun Gagalkan Penyelundupan PMI Ilegal di Pantai Pelawan Meral Barat

Partai Demokrat Kepri Beri Sinyal Dukung H. Muhammad Rudi di Pilgub Kepri 2024

Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, DPD RI Apresiasi OJK Blokir Rekening Pelaku

Ini Syarat dan Lokasi Pembuatan Fuel Card 5.0 Pertalite di Batam

Jaga Ketahanan Nasional, Wantannas RI Kunjungi Polda Kepri

Bertahap, Rempang Tingkatkan Fasilitas Kesehatan