Serapan Dana APBN di Kepri Sangat Rendah, Hanya 33,35 Persen

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Penyerapan anggaran APBN 2017 di Kepri berupa belanja pegawai, barang, modal, sosial serta alokasi dana khusus pada kantor dan lembaga, serta pemerintah daerah pada semester I tahun 2017 sangat rendah.

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara mencatat, dari Rp 7,098 triliun anggaran satuan kerja pusat dan perangkat daerah di Wilayah Kepri, sampai dengan semester pertama bulan Januari - Juni 2017 realisasi penyerapannya baru Rp 2,367 triliun atau 33,35 persen dari yang ditargetkan.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, rendahnya realisasi penyerapan anggaran APBN semester I tahun 2017 Kantor dan Lembaga, serta DAK di Provinsi Kepri belum sesuai dengan harapan.

"Capaian Penyerapan anggaran di Provinsi Kepulauan Riau ini lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 33,52 persen per 30 Juni 2017," ujarnya.

Penyerapan anggaran Provinsi Kepri periode semester I tahun 2017 yang di bawah rata-rata nasional ini, tambah Heru Pudyo akibat minim dan masih rendahnya penyerapan anggaran belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial daerah yang masih di bawah target.

"Sesuai dengan pola penyerapan anggaran yang dianjurkan, penyerapan angaran per semester I seharusnya berada di atas 40 persen, sehingga dapat mengurangi menumpuknya penerapan anggaran di akhir tahun," ujarnya.

Sementara kondisi penyerapan anggaran APBN semester I tahun 2017 Provinsi Kepri untuk belanja barang masih berada di angka 30,98 persen atau Rp 892,307 miliar masih dibawah rata-rata nasional yang mencapai 32.27 persen, penyerapan untuk belanja modal sebesar 28,71 persen atau Rp 491,486 miliar. Penyerapan belanja bantuan sosial hanya 9,27 persen atau Rp 542,875 juta dari Rp 2,56 miliar pagu dana bansos nasional yang dikucurkan ke Kepri.

Dibanding periode yang sama di tahun anggaran sebelumnya, penyerapan anggaran Provinsi Kepri untuk Semeter I Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 4,96 persen dari sebelumnya 38,31 persen.

Ditinjau dari kategori wilayah/satuan kerja pusat dan perangkat daerah, penyerapan anggaran untuk belanja barang terendah ada pada Satker Provinsi Kepulauan Riau, sebesar 25,45 persen dari pagu anggarannya.

Sedangkan untuk belanja modal, Tambah Pudyo, penyerapan anggaran terenda disumbangkan oleh satuan kerja pusat dan perangkat daerah di Depag Provinsi Kepri dari Program Indonesia Pintar serta renovasi sarana pendidikan yang sama sekali belum merealisasikan anggaran per 30 Juni 2017.

"Sedangkan dan satuan kerja pusat dan perangkat daerah yang berlokasi di kabupaten Natuna baru menyalurkan belanja bantuan sosial sebesar 3,41 persen," pungkasnya.

Editor: Yudha

---