Panja DAK Komisi IX DPR Temukan Persoalan Geografis dalam Pelaksanaan Program DAK di Kepri

BATAMTODAYCOM, Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Dana Alokasi Khusus (DAK) Komisi IX DPR RI menemukan persoalan geografis dan permasalahan lainnya terkait pelaksanaan program DAK di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja spesifik Panja DAK Komisi IX DPR ke Kepri pekan lalu, yang dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja DAK Komisi IX, Marwan Dasopang.

Menurut Marwan, pemerintah sudah menganggarkan 5 persen dari APBN untuk anggaran kesehatan. Sebagian dari dana 5 persen itu, disalurkan melalui DAK. Karena itu, kunjungan kerja spesifik tersebut, Panja DAK Komisi IX ingin memastikan bahwa program tersebut dapat berjalan dengan baik.

"Namun sayangnya setelah kami mengunjungi beberapa daerah kami menemukan berbagai permasalahan terkait DAK. Begitupun yang kami temui saat ini di Provinsi Kepulauan Riau," kata Marwan, Senin (17/7/2017) di Jakarta.

Marwan mengatakan, persoalan tumpang tindih dan ketidaksinkronan juga ditemui dalam pelaksanaan DAK, selain ada masalah hambatan administrasi. Khusus di Kepri, lanjutnya, ada permasalahan spesifik yakni terkait geografis Kepri yang notabene terdiri dari kepulauan-kepulauan.

"Lokasi antar pulau yang cukup berjauhan membuat permasalahan tersendiri bagi Kepri yang tidak ditemui di provinsi lain di Pulau Jawa. Misalnya penyerapan yang terhambat akibat lokasi yang berjauhan, ditambah minimnya alat angkut laut yang besar untuk mengangkut berbagai bantuan peralatan atau perlengkapan medis," katanya.

Padahal, kata Marwan, berdasarkan laporan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, pemerintah pusat melalui SK Menteri Keuangan menyatakan bahwa per 21 juli 2017 mendatang penyaluran atau penyerapan DAK minimal sudah harus 75 persen dari dana yang sudah dicairkan.

"Kebijakan ini tentu saja menjadi hambatan tersendiri bagi Kepri, apalagi menyangkut biaya dinas yang ditentukan pusat untuk daerah Kepri yang mereka nilai sangat jauh dari biaya sesungguhnya di lapangan," kata politisi PKB ini.

Sedangkan terkait temuan dan laporan-laporan tentang berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program DAK di Provinsi Kepri ini, Marwan berjanji, berjanji akan menampung dan merumuskannya dalam rekomendasi.
"Rekomendasi inilah yang akan disampaikannya kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kesehatan RI," katanya.

Dalam kunjungan kerja spesifik Panja DAK Komisi Komisi IX ke Kepri, Marwan Dasopang antara lain didampingi Anggota Panja DAK lainnya, antara lain Oky Asokawati, Betti Shadiq Pasadigoe dan Hang Ali. Sementara saat di Kepri, Panja DAK Komisi IX antara lain diterima Sekretaris Daerah Kepri Arif Fadillah.

Selain melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kepri, Panja DAK Komisi IX DPR juga melakukan kunjungan ke Bali, dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bahri. Di Bali Panja DAK menemukan fakta implementasi DAK bidang kesehatan masih mengalami banyak kendala, salah satunya tidak adanya integrasi perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

Editor: Surya

---