Prediksi Silpa APBD 2017 Melenceng Rp99 M

Pemrov Kepri Kembali Batalkan Sejumlah Kegiatan Proyek di APBD 2017

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepri kembali melakukan rasionalisasi anggaran sejumlah kegiatan modal di sejumlah OPD pemerintah. Rasionalisasi anggaran berupa pemotongan kegiatan pembangunan dari biaya modal terpaksa dilakukan, akibat melencengnya prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD 2016.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bapeda) Kepri, Naharuddin mengatakan, pelaksanaan rasionalisasi anggaran dengan mengurangi sejumlah kegiatan Proyek OPD, dilakukan akibat melencengnya prediksi perhitungan Silpa APBD 2016, setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepri.

"Dari hasil audit real BPK-RI Perwakilan Kepri, Silpa APBD 2016 hanya Rp59,6 miliar. Jumlah ini melenceng dari yang kita prediksi sebelumnya bahwa Silpa APBD 2016 itu Rp159 miliar. Artinya dari Rp159 miliar yang diprediksi sebelumnya, berkurang Rp95 miliar setelah diaudit real oleh BPK-RI," ujarnya Naharuddin pada wartawan, Senin (12/6/2017).

Akibatnya, tambah dia, untuk menghindari terjadinya kurang bayar pada sejumlah kegitan, nantinya di akhir tahun, Pemerintah Provinsi Keri terpaksa melakukan rasionalisasi kegiatan pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari biaya modal di APBD Murni 2017.

"Kenapa rasionliasi dilakukan pada belanja modal? Karena kalau belanja rutin yang dipotong, ditakutkan akan mengganggu operasional kegiatan seperti gaji pegawai dan tunjangan pegawai yang tidak mungkin dipotong," ujarnya.

Pelaksanaan pemotongan dalam rangka rasionalisasi anggaran, tambah Naharuddin, akan mulai dilakukan pada seluruh OPD dalam APBD Perubahan 2017 mendatang. Saat ini, tambah Naharuddin, tim TAPD Provinsi Kepri baru akan melakukan pembahasan dengan seluruh kepala OPD di Kepri.

"Namun demikiaan, untuk sektor pembiayaan yang telah digariskan UU seperti alokasi dana pendidikan tetap 20 persen, Kesehatan 10 persen. Demikian juga kegiatan yang bersifat skala prioritas, seperti infrastruktur. Pemotonganya akan dikoordinasikan dengan masing-masing Kepala OPD, kegiatan apa nantinya yang akan dirasionalisasi atau pelaksanaan kegiatannya ditunda pada APBD berikutnya," ujarnya.

Setelah dilakukan pembahasan di tingkat TAPD dengan Kepala OPD, lanjut Naharuddin, rasionalisasi dan pengurangan kegiatan belanja modal APBD murni 2017 Kepri itu, akan kembali dibahas dengan Tim Anggaran DPRD Kepri.

"Sehingga dari Rp3,360 triliun total APBD murni 2017 Kepri, pada APBD-P nanti tidak menutup kemungkinan akan mengalami pengurangan dan penambahan. Namun tentunya melihat dari fluktuasi sistim fiskal dan pendapatan yang diperoleh," pungkasnya.

Menanggapi terjadinya kesalahan prediksi Silpa APBD 2016 di APBD murni 2017 ini, anggota DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah mengatakan, bukan merupakan sesuatu hal yang baru dalam siklus anggaran pemerintah. Namun yang terpenting kata Politisi PKS ini, bagaimana Pemerintah Provinsi Kepri, dapat segera mengoptimalkan sektor pendapatan baru, dengan pemanfaatan ruang laut.

"Oleh karena itu, pemerintah harus segera menggesa Peraturan Gubernur dalam pengelolaan dan pemungutan sumber PAD Daerah dari sektor kelauatan sebagaimana yang sudah di-Perdakan," sebut Iskandarsyah.

Jika Peraturan Gubernur tentang pemanfaatan ruang laut untuk PAD Daerah, tambah dia, bukan tidak mungkin perolehan PAD Kepri dari Upah Tambat dan Lego Jangkar laut ini, serta sektor jasa lainnya, puluhan bahkan ratusan miliar.

Editor: Udin

---