Minggu Ini, Hasil Open Bidding Diserahkan ke Wali Kota

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua Panitia Seleksi (Pansel) lelang jabatan (open bidding) Pemko Tanjungpinang, Riono, mengatakan bahwa berkas hasil penilaian terhadap pejabat yang ikut lelang jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) akan diserahkan oleh lembaga assesment dalam minggu ini kepada Wali Kota Tanjungpinang, sebagai penentu pejabat yang dapat mengisi 9 formasi yang dilelang.

Selanjutnya Tim Pansel akan mengumumkan langsung pejabat yang lulus di media cetak dan website Pemko Tanjungpinang, www.tanjungpinangkota.go.id.

"Ketika berkas sampai, kami langsung umumkan. Dan tugas kami dalam menyediakan kompetisi merebut sembilan kursi JPTP dinyatakan selesai," ujar Riono saat dihubungi, Selasa (9/5/2017).

Riono mengatakan, dari 34 pejabat yang ikut open bidding, hanya 27 orang saja dinyatakan lulus semua tahapan. Karena memang di setiap formasi diambil 3 orang pemenang untuk dipilih Wali Kota.

"Kita sudah melakukan seleksi administrasi, penilaian assesment sampai wawancara. Kemudian pejabat yang lulus itu akan diklarifikasikan kembali sesuai jumlah kursi yang dilelang. Dapatlah 27 orang dengan pembagian 3 orang persatu formasi. Jadi 9 dikali 3 jumlahnya 27 orang. Setelah ini, Pak Wali yang akan menyeleksi 1 orang per formansi," terangnya.

Penentuan pejabat pilihan, kata Riono, bukan diatur bedasarkan perolehan nilai tertinggi. Tetapi mengacu kepada sikap dan prilaku serta kinerjanya sebagai seorang pejabat selama mengabdi. Sehingga tak menutup kemungkinan yang mengantongi nilai terendah juga berhak mendapatkan amanah tersebut.

"Jadi yang dapatkan nilai tinggi jangan senang dulu. Begitu juga yang terendah jangan putus asa. Sebab yang menentukan sosok pilihan menduduki kursi JPTP adalah Pak Wali (Lis Darmansyah) bukan kami. Siapa saja bisa terpilih," tuturnya.

Untuk diketahui, sembilan kursi yang menjadi rebutan 27 pejabat eselon III dan II, di antaranya Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Politik Hukum dan Kemasyarakatan, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disparbud).

Berikutnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan (DPRKPKP), serta Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Editor: Udin

---