BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sekretaris Daerah Kota (Setdako) Tanjungpinang membantah, Pemerintah Kota Tanjungpinang ‎tidak memasukkan rencana penyiapan rumah dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Kantor bersama OPD Pemko di Senggarang. 

"Kendati tertatih-tatih akibat alokasi APBD yang defisit, finishing pembangunan rumah dinas dan Kantor OPD bersama di Senggarang itu, tetap masuk dalam Perencanaan Pembangunan Pemko Tanjungpinang," ujar Riono pada BATAMTODAY.COM di Hotel Confort Tanjungpinang belum lama ini.

Hal itu tambah Riono, dibuktikan dengan pengalokasiaan anggaran pengerjaan dan finishing rumah dinas Wali Kota dan wakil Wali Kota, serta Kantor OPD bersama Senggarang tersebut, setiap tahun di APBD Kota Tanjungpinang.

"Seperti gedung bersama OPD lima lantai itu, sekarang sudah bisa ditempati, meskipun baru hanya gedung B. Kemudian untuk rumah dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tahun kemarin kita anggarkan mobiler dan tahun ini kita anggarkan pengaspalan jalan serta pagar," jelas Riono

Jadi kata dia lagi, tidak benar, kalau dibilang tidak masuk dalam rencana kerja. Sebab setiap tahun tetap dianggarkan, kendati memang hingga saat ini, seluruhnya belum rampung.

Terkait rumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Riono mengatakan memang dilakukan secara bertahap. Selain itu, untuk rumah jabatan Pimpinan DPRD, Pemko Tanjungpinang akan dibangun 1 unit lagi, karena saat ini hanya ada 2 unit, sementara Pimpinan DPRD ada sebanyak 3 orang.

"Kemarin hitungannya kan anggota dewan 25 orang. Tapi sekarang 30, jadi kurang satu, makanya kita rencanakan akan membangun satu unit lagi," tutur Riono.

Untuk rumah dinas, kata dia, pengaspalan dan pagar saat ini telah masuk tahapan lelangnya. Sementara yang tersisa adalah lanskap rumah tersebut yang mungkin akan diajukan tahun depan.

"Kita upayakan siap semua tahun depan," tutur Riono.

Terkait dengan akan berakhirnya masa jabatan Lis dan Syahrul pada 2018, Riono mengatakan, kalau hal tersebut tidak berpengaruh, yang jelas Pemko Tanjungpinang komit akan menyiapkan pembangunan tersebut.

Sebelumnya, LSM KCW Kepri mempertanyakan kinerja Lis Darmansyah dan Syahrul yang hampir 5 tahun menjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, namun hingga saat ini tak kunjung dapat menyiapkan pembangunan rumah dinas Wali Kota dan wakil Wali Kota serta Kantor bersama OPD Pemko Tanjungpinang di Senggarang.

Akibatnya, di akhir jabatan keduanya yang hampir berakhir, gedung-gedung warisan mantan Wali Kota lama Suryatatik A Manan itu, tidak pernah  kunjung selesai dan dapat dimanfaatkan.

"Ada dua pemikiran dan dugaan yang timbul, pertama memang gedung itu bukan prioritas Lis-Syahrul makanya pengerjaan dilakukan ogah-ogahan. Atau memang modus, untuk mendapatkan uang sewa rumah," tutur Hamid.

Saat ini, untuk ketiga pembangunan megaproyek tersebut, gedung perkantoran 5 lantai baru disiapkan gedung B yang saat ini ditempati oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Sementara gedung A dan gedung C masih terbengkalai.

Kemudian rumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pun belum dapat ditempati tahun ini, dikarenakan masih banyak kekurangan.

Hamid mengatakan, jika memang tidak masuk dalam rencana kerja, tentunya hal itu sangat tidak bijak. Mengingat, semua yang diwariskan oleh Tatik tersebut sangat penting untuk Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menekan pengeluaran anggaran.

"Sekarang gedung 5 lantai itu tujuannya untuk perkantoran dinas-dinas agar tidak menyewa ruko lagi. Kemudian rumah dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu bertujuan agar tidak ada sewa menyewa rumah yang menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah per tahunnya. Tujuannya bagus, untuk menekan pengeluaran anggaran sewa menyewa ini. Tapi malah penyelesaiannya ogah-ogahan," kata Hamid.

Menurut data yang didapat oleh KCW, kata Hamid, per tahunnya uang sewa menyewa gedung menghabiskan dana hampir Rp1 miliar yang diambil dari APBD Tanjungpinang. 5 tahun pemerintahan Lis-Syahrul, pengeluaran itu rutin dilakukan setiap tahun karena tidak ada gedung yang representatif untuk perkantoran.

"Kalau dibaguskan sejak awal pemerintahan ini, saya rasa tidak ada lagi kantor di ruko dan Lis juga tidak menyewa rumahnya sendiri untuk tempat tinggal," kata Hamid.

Editor: Udin